TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Biden mulai menerapkan perubahan kebijakan besar-besaran di perbatasan AS-Meksiko, Jumat, 12 Mei 2023, karena perintah era Covid-19 yang memungkinkan pengusiran cepat banyak migran berakhir dan pembatasan suaka baru berlaku di tengah kebingungan dan ketidakpastian.

Di menit-menit terakhir, beberapa tindakan pengadilan menambah kebingungan tentang bagaimana strategi ulang perbatasan Presiden Joe Biden akan dimainkan, dengan para advokat mengajukan gugatan hukum terhadap peraturan suaka baru saat diberlakukan.

Menghadapi kekhawatiran bahwa berakhirnya perintah tiga tahun - yang dikenal sebagai Title 42 - dapat semakin membebani fasilitas perbatasan, kota besar dan kota kecil AS, pejabat AS terus mengawasi pergerakan imigran yang telah mencatat rekor jumlah baru-baru ini.

"Kami terus menjumpai non-warga negara dalam jumlah besar di perbatasan, tetapi kami tidak melihat peningkatan substansial dalam semalam atau arus masuk pada tengah malam," ketika Title 42 berakhir, kata pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS Blas Nunez-Neto kepada wartawan, Jumat.

Berusaha untuk mencegah para migran bepergian ke perbatasan, pemerintah Meksiko mengatakan lembaga migrasi nasionalnya telah memerintahkan kantornya untuk tidak mengeluarkan dokumen imigrasi atau izin lain yang memungkinkan perjalanan di dalam negeri, menciptakan hambatan lain bagi para imigran.

Di pagar perbatasan AS yang memisahkan El Paso, Texas, dari Ciudad Juarez di Meksiko, ratusan imigran yang tidur di sana semalaman membentuk satu antrean untuk dibawa ke AS oleh pihak berwenang dan dinaikkan ke dalam bus. Garda Nasional Texas, pasukan negara bagian, dan agen perbatasan berpatroli di daerah itu.

Aktivis Imigrasi yang diwakili American Civil Liberties Union mengajukan tantangan hukum melawan aturan-aturan suaka baru, mengklaim bahwa hal itu melanggar undang-undang AS dan internasional.

Para aktivis berpendapat baha aturan baru, yang diberlakukan pemerintahan Demokrat Biden untuk mencegah perlintasan ilegal, mirip dengan pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pendahulu Republiknya, Donald Trump, yang berhasil mereka blokir di pengadilan.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas membela regulasi Biden, dengan mengatakan aturan itu ditujukan agar para migran masuk melalui jalur legal. "Ini akan menjadi transisi yang sulit,” katanya kepada MSNBC.

Petugas suaka AS bergegas memikirkan logistik penerapan peraturan suaka yang baru.

Lebih memperumit kebijakan AS yang baru, seorang hakim federal di Florida memerintahkan Patroli Perbatasan AS untuk tidak melepaskan migran mana pun tanpa terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan resmi untuk hadir di pengadilan imigrasi. Jaksa Agung Texas kemudian meminta hakim federal untuk melakukan hal yang sama.

REUTERS

Pilihan Editor: Parlemen Portugal Legalkan Eutanasia