TEMPO.CO, Jakarta - Dua personel tentara Rusia dari Kamchatka di timur jauh telah dijatuhi hukuman masing-masing dua setengah tahun penjara karena menolak perintah perang di Ukraina, kata kelompok hak asasi manusia OVD-Info pada Rabu, 10 Mei 2023.

Dalam putusan terpisah, orang-orang tersebut, yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan militer sebagai Alexander Stepanov dan Andrei Mikhailov, dinyatakan bersalah karena menolak perintah untuk berperang selama masa perang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengubah KUHP tahun lalu untuk memasukkan hukuman penjara hingga tiga tahun untuk pelanggaran tersebut.

Pengadilan Militer Garnisun ke-35 di Kamchatka menjatuhkan hukuman kepada Stepanov dan Mikhailov masing-masing pada 25 April dan 27 April. Orang-orang tersebut belum dikirim ke penjara dan memiliki opsi untuk mengajukan banding.

Putin memerintahkan pengerahan 300.000 tentara tambahan September lalu untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina, di mana tentara mengalami kekalahan besar dalam hampir 15 bulan perang. Langkah tersebut, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia Kedua, mendorong ratusan ribu pria Rusia melarikan diri dari negara itu untuk menghindari panggilan.

Pertengahan April lalu, Putin pada Jumat menandatangani undang-undang (UU) terkait pendaftaran orang yang memenuhi syarat untuk wajib militer di Rusia serta pengenalan panggilan militer elektronik.

Aturan ini diluncurkan setelah Rusia memasuki satu tahun lebih invasi ke Ukraina. UU baru ini mencegah orang membangkang dari perintah wajib militer. Dalam beberapa hal, undang-undang baru tersebut lebih keras daripada keputusan September tentang mobilisasi parsial, yang penegakannya tidak merata, dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.

Jika pada wamil September, yang dokumennya hanya dianggap sah setelah diserahkan secara fisik kepada mereka, dapat menghindari wamil tersebut hanya dengan tak mengambil panggilan mereka, undang-undang baru akan membuat hal itu menjadi tidak mungkin.

REUTERS

Pilihan Editor: AS Desak WHO Undang Taiwan Sebagai Pengamat dalam Pertemuan Mei