TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik upaya ketua ASEAN Indonesia untuk memulai pembicaraan damai di negara Asia Tenggara yang dilanda perselisihan itu, tetapi sangat tidak mempercayai junta yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2021, kata seorang juru bicara pada Rabu, 10 Mei 2023.

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mengadakan pertemuan puncak di Indonesia telah menyerukan segera diakhirinya permusuhan di Myanmar yang dikuasai militer, mendorong dialog mendesak dan pengiriman bantuan.

“Hambatan terbesar untuk pembicaraan damai adalah junta militer,” kata Kyaw Zaw, seorang juru bicara untuk pemerintahan bayangan Myanmar, yang dikenal sebagai National Unity Government (NUG).

Kyaw Zaw mengatakan junta berusaha untuk mengecoh komunitas internasional, merujuk pada kegagalannya menerapkan “konsensus” perdamaian lima poin yang disetujui oleh jenderal utamanya dengan ASEAN beberapa bulan setelah kudeta yang memicu kerusuhan yang meluas.

"Junta tidak pernah menepati janji-janji mereka,” kata Kyaw Zaw.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab sambungan telepon untuk meminta komentar.

Kudeta 2021, yang melengserkan pemerintahan terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi, membalikkan satu dekade reformasi demokrasi tentatif. Itu diikuti oleh penumpasan berdarah terhadap protes, sehingga menimbulkan perjuangan bersenjata.

Rezim militer berada di bawah tekanan karena pejuang perlawanan, bersama kelompok etnis bersenjata, terus memerangi pasukan junta Myanmar.

Dalam pembalasannya, militer Myanmar telah meningkatkan serbuan-serbuan dan serangan-serangan udara, sambil berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan menjelang pemilu yang direncanakan.

Rabu, sebuah surat kabar yang dikendalikan junta, Global New Light of Myanmar, memuat pernyataan yang mengajak para pejuang perlawanan untuk kembali ke "kelompok hukum" dan menawarkan hadiah uang tunai kepada mereka yang membawa kembali senjata.

Selama berbulan-bulan, Indonesia diam-diam melibatkan para pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar, selain negara tetangga China, India, dan Thailand, dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian.

Sejak akhir 2021, ASEAN telah melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat tingginya.

REUTERS

Pilihan Editor: Prancis Mengadili Mantan Polisi Militer atas Genosida Rwanda