Jokowi dan Menlu Retno Kompak Serukan Myanmar Hentikan Kekerasan, Apa Katanya?

Reporter

Tempo.co

Senin, 8 Mei 2023 17:35 WIB

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kita menggelar aksi di depan Masjid Agung Al-Azhar dekat gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. Dalam aksinya mereka menolak kedatangan pimpinan Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing yang dianggap tidak sah mewakili Myanmar dalam KTT ASEAN 2021 serta mengutuk atas terjadinya kekerasan yang terjadi di Myanmar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerukan supaya kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Dia meminta semua pihak di negara yang dilanda konflik itu untuk dialog, saat lembaga bantuan ASEAN menjadi target sasaran sebuah serangan.

Ada baku tembak saat penyerahan bantuan ASEAN

Jokowi menyebut ada tembak menembak saat tim bantuan kemanusiaan ASEAN atau AHA Centre mengirimkan pertolongannya ke Myanmar kemarin. Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab dalam serangan itu.

"Ïni tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali, hentikan kekerasan, stop using force, stop violence karena rakyat yang akan menjadi korban,” kata Jokowi saat jumpa pers di Labuan Bajo, Senin, 8 Mei 2023, jelang KTT ASEAN pekan ini.

Jokowi sebut Indonesia mampu fasilitasi AHA Centre

Dalam keterangan persnya, Jokowi sendiri menilai Indonesia mampu memfasilitasi AHA Centre sehingga joint needs assessment mampu diselesaikan, walau sempat tertunda cukup lama karena masalah akses.

Presiden melihat itu sebagai bagian dari upaya implementasi konsensus lima butir yang dibuahkan oleh ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Solusi damai yang dikenal Five Point Consensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

AHA Centre sebut pihaknya tak punya kapasitas untuk kirim bantuan ke Myanmar

Advertising
Advertising

Di sisi lain, ketua organisasi riset dan advokasi masyarakat Myanmar Progressive Voice, Khin Ohmar, menganggap AHA Centre tidak memiliki kapasitas untuk mengirimkan bantuan ke Myanmar. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Mei, Khin mengatakan independensi AHA Centre dipertanyakan karena beberapa dewan pengurusnya merupakan bagian dari junta.

Menurut dia, bantuan yang selama ini dikirim melalui AHA Centre ke Myanmar justru disalurkan kepada militer. “AHA Centre bertujuan untuk mengirim bantuan kemanusiaan yang disebabkan bencana alam. Sementara krisis Myanmar disebabkan bencana politik oleh manusia. AHA Centre tidak punya kapasitas untuk merespons konflik ini,” kata Khin.<!--more-->

Menlu Retno sebut sudah komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia secara senyap sudah berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Myanmar. Jelang KTT ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia dengan tegas meminta penghentian kekerasan di Myanmar.

“Kita menyerukan penghentian kekerasan yang memakan korban sipil cukup banyak. Indonesia sebagai Ketua ASEAN mengecam keras penggunaan kekerasan yang mengakibatkan korban sipil yang makin banyak,” kata Retno dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023.

Retno menyebut upaya Indonesia ini merupakan implementasi dari lima butir konsensus yang yang disepakati ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Tak ada tanda-tanda berakhir, para pemimpin ASEAN kehilangan kesabaran

Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya kekerasan di Myanmar. Lebih dari 100 orang tewas pada 11 April dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa, menurut aktivis oposisi dan media.

Para pemimpin ASEAN telah kehilangan kesabaran dengan junta atas kegagalannya untuk mengimplementasikan konsensus perdamaian dan serangan terus-menerus terhadap lawan. Blok tersebut sejak akhir 2021 melarang junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi hingga kemajuan terlihat.

Kekerasan yang melanda Myanmar

Myanmar dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw melancarkan tindakan keras terhadap lawan, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan, NUG.

Pihak lainnya bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata nasional, yang bersekutu dengan NUG dan beberapa tentara etnis minoritas dalam memerangi junta.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Setelah Insiden Drone, Rusia Tuduh Ukraina dan AS Lagi dalam Kasus Bom Mobil

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

42 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

10 jam lalu

Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International Indonesia mendesak polisi segera membebaskan puluhan mahasiswa yang ditangkap saat Hari Buruh dan Hari Pendidikan.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya