TEMPO Interaktif, Bangkok : Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengumumkan bahwa dia akan mencabut status negara dalam kondisi darurat mulai hari ini, Jumat (24/4). Abhisit mencabut status darurat yang diberlakukan di Ibukota Bangkok dan lima provinsi lain sejak tanggal 12 April sesudah terjadinya demonstrasi besar-besaran anti Pemerintahan Abhisit.

Demonstrasi yang mencoreng muka Pemerintah Thailand karena mengganggu jalannya pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara di Pattaya, Selatan Bangkok. dan berakhir dengan pengusiran para tamu negara.

Dua orang terluka dan sedikitnya 123 orang terluka dalam bentrok antara demostran Kaos Merah yang anti pemerintah Abhisit dengan aparat keamanan. Kekerasan jalan meruak di Bangkok, setelah militer turun tang mengatasi demostrasi anti pemerintah ini.

"Pencabutan status darurat sebagai bagian dari upaya untuk menemukan solusi bagi berbagai persoalan negara. Pemerintah ingin menunjukkan keseriusan bahwa pemerintah menginginkan rekonsiliasi untuk membuat negara semakin maju kedepan," ujar Abhisit dalam pidatonya.

Parlemen dijadwalkan akan aktif lagi untuk melakukan sidang guna mencari penyelasaian konflik antara massa demonstran Berkaos Merah yang pro mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra yang terusir dengan demonstran Berkaos Kuning yang pro Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Thaksin yang berada di luar negeri dan 12 pendukungnya yang dituduh paling bertanggung jawab atas kekacauan di Pattaya yang mengacaukan pertemuan para Pemimpin Negara Asia Tenggara.

"Sesudah pencabutan status darurat, semua tahanan yang ditahan dibawah undang-undang status darurat akan dibebaskan, sedangkan tahanan yang terlibat dalam tindakan kriminal akan tetap menghadapi undang-undang kriminal," ujar Abhisit.

Jakrapob Penkair, salah seorang pemimpin demostran Berkaos Merah, dari sebuah tempat rahasia, mengatakan bahwa kelompoknya akan meneruskan aksinya melawan Perdana Menteri Abhisit. Mereka menuntut Abhisit untuk mengadakan pemilihan umum, karena Abhisit menduduki kursi perdana menteri sejak Desember tahun lalu tanpa proses demokratis, pasca kudeta terhadap Thaksin tahun 2006.

AP l WAHYUW