Cina Hukum 881 Ribu Pejabat karena Korupsi

Reporter

Editor

Kamis, 23 April 2009 08:16 WIB

TEMPO Interaktif, Beijing: Badan Disiplin Cina selama Juli 2003 hingga Desember 2008 telah menghukum 881 ribu pejabat karena berbagai kasus. "Dari sejumlah itu sebanyak 852 ribu merupakan kasus korupsi, penyuapan komersial, serta tindakan pelanggaran hukum atau indisiplin lainnya," demikian disampaikan Komisi Sentral Inspeksi Disiplin (CCDI) Partai Komunis China (CPC) di Beijing, Kamis (23/4).

Diantara sejumlah pejabat yang terlibat, sebanyak 2.386 orang adalah pejabat tinggi dan 29.905 orang di tingkat kabupaten. Disebutkan terdapat 24.718 orang di antara mereka telah dipindahkan ke badan hukum untuk menunggu tuntutan pengadilan.

Semenjak Kongres Nasional ke-16 CPC pada 2003, CCDI dan Kementrian Supervisi sudah menangani secara ketat kasus yang mencakup korupsi pejabat tinggi termasuk mantan Ketua Partai CPC di Shanghai Chen Liangyu dan mantan Kepala Adminsitrasi Makanan dan Obat Zheng Xiaoyu.

Chen, yang terlibat dalam skandal dana keamanan sosial, sudah diputuskan masuk penjara selama 18 tahun karena kasus penyuapan serta penyalahgunaan kekuasaan.
Adapun Zheng dieksekusi pada 2007 karena menerima suap 6,49 juta yuan atau sekitar 889 ribu dolar AS, dalam kasus penyuapan dan lalai dalam menjalankan tugas.

China selama beberapa tahun ini terus mengintensifkan sejumlah upaya dalam memerangi korupsi. Dalam Januari tahun ini, Hu Jintao, Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, mendesak CCDI secara tegas memperbaiki sikap salah para pejabat yang merugikan masyarakat.

Hu meminta pada badan disiplin untuk memfokuskan pada penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan serta perbuatan tercela, serta menjanjikan tidak ada pejabat yang korupsi bisa lolos dari hukuman.

CHINA DAILY/ANTARA

Berita terkait

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.

Baca Selengkapnya

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..

Baca Selengkapnya

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.

Baca Selengkapnya

Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

28 November 2013

Samsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor  

"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."

Baca Selengkapnya

Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

4 Februari 2013

Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor

Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.

Baca Selengkapnya

Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

3 Desember 2012

Djoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor  

Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.


Baca Selengkapnya

Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

30 November 2012

Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir  

Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Baca Selengkapnya

MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

28 November 2012

MA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin

DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.

Baca Selengkapnya

Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

28 November 2012

Hambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya  

Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

28 November 2012

Kejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso

Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.

Baca Selengkapnya