TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan mengetahui laporan berita tentang kebocoran beberapa dokumen rahasia militer AS dan berencana untuk membahas "masalah yang diangkat" sebagai akibat dari kebocoran tersebut dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan, Minggu, 9 April 2023.

Beberapa dokumen rahasia militer AS baru-baru ini diposting di media sosial yang menyajikan gambaran sebagian dari perang di Ukraina selama sebulan, kata tiga pejabat AS kepada Reuters, Jumat, menambahkan bahwa Rusia atau elemen pro-Rusia kemungkinan besar berada di balik kebocoran tersebut.

Reuters belum dapat memverifikasi keaslian dokumen tersebut. Departemen Kehakiman AS mengatakan sedang menyelidiki kebocoran tersebut.

The New York Times, Minggu, 9 April 2023, melaporkan bahwa dokumen yang bocor berisi perincian tentang diskusi internal di antara pejabat tinggi Korea Selatan tentang tekanan AS pada sekutu setia untuk membantu memasok senjata ke Ukraina, dan kebijakannya untuk tidak melakukannya.

Surat kabar itu mengatakan bahwa Korea Selatan telah setuju untuk menjual peluru artileri untuk membantu Amerika Serikat mengisi kembali persediaannya, bersikeras bahwa "pengguna akhir" haruslah militer AS. Namun secara internal, pejabat tinggi Korea Selatan khawatir Amerika Serikat akan mengalihkan mereka ke Ukraina.

"Laporan rahasia itu didasarkan pada sinyal intelijen, yang berarti bahwa Amerika Serikat telah memata-matai salah satu sekutu utamanya di Asia," lapor New York Times.

Pejabat kepresidenan Korea Selatan, yang berbicara kepada wartawan, menolak untuk menjawab pertanyaan tentang mata-mata AS atau untuk mengkonfirmasi rincian dari dokumen yang bocor.

Ditanya apakah Korea Selatan berencana mengajukan protes atau menuntut penjelasan dari Amerika Serikat, pejabat yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan pemerintah akan meninjau preseden dan kasus yang melibatkan negara lain.

Korea Selatan telah menandatangani kesepakatan besar untuk menyediakan ratusan tank, pesawat, dan senjata lainnya kepada anggota NATO, Polandia, sejak Rusia menginvasi Ukraina. Namun Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan undang-undang Korea Selatan yang melarang pasokan senjata ke negara-negara yang terlibat konflik mempersulit pengiriman senjata ke Ukraina.

Pejabat Korea Selatan itu mengatakan tidak ada perubahan terhadap kebijakan Korea Selatan tersebut. Yoon dijadwalkan bertemu Presiden AS Joe Biden 26 April dalam kunjungan kenegaraan ke Washington.

REUTERS

Pilihan Editor: Setelah Serangan Israel ke Al Aqsa, Ribuan Orang Berdoa di Tembok Barat Yerusalem