TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim orang Melayu di negara itu telah kehilangan segalanya, setelah dia mengundurkan diri dari jabatan puncak pada Februari 2020. Dia menanggapi tuduhan yang diduga telah dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia saat ini Anwar Ibrahim.

“Benar bahwa orang Melayu menjadi sangat miskin setelah saya tidak lagi menjadi perdana menteri,” tulis Dr Mahathir dalam unggahan Facebook pada Senin, 27 Maret 2023.

“Itulah mengapa saya mengeluh sekarang,” kata Mahathir di unggahan tersebut.

Awal bulan ini, Anwar Ibrahim telah mengkritik beberapa mantan pemimpin negara selama kongres khusus nasional Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang diadakan di Shah Alam.

Tanpa menyebut nama, Anwar di acara politik tersebut menyinggung bahwa seorang mantan pemimpin, yang telah menjabat selama selama 22 tahun dan 22 bulan, telah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan anak-anaknya.

Mahathir adalah perdana menteri Malaysia dari Juli 1981 hingga Oktober 2003. Dia sekali lagi menjabat dari Mei 2018 hingga Februari 2020. Dalam pidatonya, Anwar mengatakan bahwa pemimpin hanya mengeluhkan Melayu yang kehilangan dominasinya di negara itu setelah dia tidak lagi berkuasa.

Mahathir mengaku telah berusaha memperbaiki keadaan orang Melayu di negara itu ketika menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya setelah Pemilihan Umum ke-14 pada Mei 2018. Namun, Pria 97 tahun itu mengatakan bahwa pemerintahan Pakatan Harapan (PH) saat itu telah digulingkan dan dia kehilangan posisinya sebagai perdana menteri.

Ini setelah “Gerakan Sheraton” – sebuah manuver politik yang membuat Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meninggalkan PH pada Februari 2020 – menyebabkan koalisi tersebut digulingkan dari pemerintah federal.

Pada Senin Mahathir juga menuntut agar Anwar memberikan bukti atas tuduhannya. “Membuat tuduhan itu mudah. Namun tuduhan yang tidak terbukti secara jelas, tidak dapat diterima kebenarannya. Itu fitnah,” ujarnya.

Mahathir menuduh pemerintah saat ini di bawah Anwar menolak Konstitusi negara setelah pertemuan pro-Melayu dibatalkan. Acara hak-hak Melayu telah dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret di Kuala Lumpur, dengan Dr Mahathir hadir sebagai tamu kehormatan. Itu dibatalkan setelah dua tempat menarik izin mereka untuk acara tersebut.

Bekas perdana menteri mengklaim bahwa isi acara yang direncanakan telah sesuai dengan ketentuan konstitusi negara dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Dia menambahkan bahwa penghalang peluncuran berarti bahwa pemerintah menolak konstitusi negara dan UMNO.

Mahathir sebelumnya mengkritik pemerintah ketika acara tersebut pertama kali dibatalkan. Dia mengklaim bahwa pemerintahan saat ini adalah "kediktatoran" yang tidak "memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka atau mengkritiknya".

Free Malaysia Today mengutip Mahathir yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki bukti tetapi yakin bahwa Anwar berada di balik pembatalan tersebut karena “hal seperti ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan atau arahannya”.

Sebelum pembatalan acara, Anwar Ibrahim telah memerintahkan aparat keamanan untuk waspada terhadap orang-orang yang mengobarkan api ras dan agama di negara tersebut. “Setiap upaya oleh siapa pun yang mencoba untuk memanaskan suhu rasial atau agama di negara ini tidak akan diizinkan,” kata Anwar Ibrahim dalam konferensi pers setelah rapat Kabinet pada 17 Maret.

Dalam Pemilihan Umum ke-15 tahun lalu, Dr Mahathir gagal mempertahankan kursinya di Langkawi, kehilangan depositnya setelah finis keempat dalam pertarungan lima sudut. Itu adalah kekalahan elektoral pertamanya dalam 53 tahun.

CHANNEL NEWS ASIA | FACEBOOK | FREE MALAYSIA TODAY

Pilihan Editor: Kemlu Pastikan Tak Ada Normalisasi RI-Israel di tengah Kisruh Piala Dunia U-20