Ukraina Hancur Dilanda Perang, Bank Dunia Sebut Biaya Perbaikan Butuh Rp 6.220 T

Reporter

Tempo.co

Kamis, 23 Maret 2023 18:00 WIB

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak berat akibat serangan pesawat tak berawak Rusia, di tengah serangan Rusia di Ukraina, di kota Rzhyshchiv, di wilayah Kyiv, Ukraina 22 Maret 2023. Layanan pers Layanan Darurat Negara Ukraina/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia memperkirakan Ukraina akan menelan biaya US$ 411 miliar atau setara Rp 6.220 triliun selama 10 tahun ke depan untuk memulihkan dan membangun kembali wilayahnya yang hancur akibat perang dengan Rusia. Tagihan untuk membersihkan puing-puing dari kota-kota yang hancur saja mencapai US$ 5 miliar.

Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Rabu, 22 Maret 2023 menyatakan angka tersebut adalah minimum karena kebutuhan akan terus meningkat selama perang berlanjut. Laporan itu dikerjakan bersama pemerintah Ukraina, Bank Dunia, Komisi Eropa dan PBB. Angka perbaikan US$ 411 miliar itu naik dari perkiraan semula yaitu US$ 349 miliar dalam laporan yang dirilis pada September lalu.

Laporan tersebut merinci beberapa korban ekonomi dan manusia dari perang Rusia Ukraina. Sebanyak 2 juta rumah rusak, satu dari lima institusi kesehatan masyarakat rusak, 650 ambulans rusak atau dicuri dan setidaknya 9.655 warga sipil dipastikan tewas termasuk 461 anak-anak.

"Rekonstruksi Ukraina akan memakan waktu beberapa tahun," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Eropa dan Asia Tengah Anna Bjerde pada Rabu. Laporan tersebut menghitung kerusakan langsung pada bangunan dan infrastruktur sebesar US$ 135 miliar, belum termasuk dampak ekonomi yang lebih luas dari konflik yang berlangsung lebih dari setahun.

Angkanya bisa bertambah jika pasukan Ukraina tak bisa bertahan dari Rusia. Angka kehancuran tertinggi ada di wilayah Donetsk, Kharkiv, Luhansk dan Kherson, kata Bjerde.

Advertising
Advertising

Pada 2023 saja, Ukraina membutuhkan US$ 14 miliar untuk rekonstruksi kritis dan prioritas serta investasi pemulihan. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan pada Selasa bahwa mereka mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Ukraina untuk paket pembiayaan empat tahun senilai sekitar US$ 15,6 miliar.

Terlepas dari serangan gencar Rusia, Ukraina terus mempertahankan layanan publik yang penting, termasuk menjaga agar sekolah dan rumah sakit tetap buka, membayar gaji guru dan pegawai negeri serta membayar pensiun, menurut Bank Dunia pada Februari. “Mendukung layanan kritis ini terus menjadi prioritas, dan Ukraina membutuhkan sekitar US$ 3-4 miliar per bulan untuk mempertahankannya,” tulis bank Bjerde saat itu.

Sampai saat ini, kata Bank Dunia, invasi Rusia telah membuat pertumbuhan ekonomi Ukraina mundur 15 tahun, memotong produk domestik bruto sebesar 29 persen dan mendorong 1,7 juta orang Ukraina ke dalam kemiskinan.

Laporan itu mengatakan sangat penting untuk menjaga pemerintah Ukraina, sektor bisnis swasta dan upaya pemulihan tetap berjalan bahkan di tengah serangan dan pertempuran sengit di bagian timur negara itu. Sektor energi Ukraina telah mengalami lonjakan kerusakan terbesar baru-baru ini sebagai akibat dari serangan yang ditargetkan Rusia pada jaringan listrik dan pusat energi lainnya selama musim dingin.

Kerusakan total pada sektor energi sekarang lima kali lebih besar daripada musim panas lalu. “Infrastruktur energi, perumahan, infrastruktur kritis, ekonomi dan penghapusan ranjau kemanusiaan adalah lima prioritas kami untuk tahun ini,” kata Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Shmyhal juga memperingatkan bahwa jumlah kerusakan dan kebutuhan pemulihan saat ini tidak termasuk data hilangnya infrastruktur, perumahan, dan bisnis di wilayah pendudukan. Otoritas Ukraina akan memulai pekerjaan restorasi di wilayah ini ketika perang berakhir.

AL JAZEERA

Pilihan Editor: Rusia Sebut Risiko Perang Nuklir Meningkat ke Level Tertinggi

Berita terkait

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

29 menit lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia, Dubes Ukraina: Upaya Putus Asa dari Negara yang Kalah

9 jam lalu

Zelensky Masuk Daftar Buronan Rusia, Dubes Ukraina: Upaya Putus Asa dari Negara yang Kalah

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia menanggapi laporan media bahwa Rusia memasukkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke dalam daftar buronan.

Baca Selengkapnya

Hari Ini, Putin Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Masa Jabatan ke-5

13 jam lalu

Hari Ini, Putin Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Masa Jabatan ke-5

Pelantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan yang akan digelar di Moskow.

Baca Selengkapnya

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

21 jam lalu

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Rusia Kesal Volodymyr Zelensky Bawa-bawa Tuhan dalam Perang Ukraina

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Rusia Kesal Volodymyr Zelensky Bawa-bawa Tuhan dalam Perang Ukraina

Volodymyr Zelensky disebut Kementerian Luar Negeri Rusia sedang hilang akal karena membawa-bawa Tuhan dalam konflik dengan Moskow.

Baca Selengkapnya

Zelensky Masuk dalam Daftar Buron Rusia, Ukraina Sebut Moskow Putus Asa

1 hari lalu

Zelensky Masuk dalam Daftar Buron Rusia, Ukraina Sebut Moskow Putus Asa

Ukraina menyebut Rusia mencari perhatian karena menetapkan Presiden Zelensky sebagai buronan.

Baca Selengkapnya

Rusia Masukkan Volodymyr Zelensky Dalam Daftar Buronan

2 hari lalu

Rusia Masukkan Volodymyr Zelensky Dalam Daftar Buronan

Kementerian Dalam Negeri Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

3 hari lalu

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

Keputusan penyelenggara Eurovision diambil meskipun ketegangan meningkat seputar partisipasi Israel

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

4 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

4 hari lalu

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

Gedung Putih menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara

Baca Selengkapnya