TEMPO.CO, Jakarta - Seorang menteri Israel yang bertanggung jawab untuk mengelola Tepi Barat yang diduduki memancing kecaman lagi, Senin, 20 Maret 2023, setelah ia mengatakan tidak ada sejarah atau budaya Palestina dan tidak ada yang namanya rakyat Palestina.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga memancing murka Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas-batas yang diperluas yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania.

“Adakah sebuah sejarah atau budaya Palestina? Tidak ada,” katanya, dalam cuplikan pidatonya, Minggu, di sebuah konferensi di Prancis yang dibagikan secara luas di media sosial. "Tidak ada yang namanya orang Palestina."

Smotrich, yang memimpin sebuah partai nasionalis religius dalam koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berpidato di hari yang sama dengan pertemuan pejabat Israel dan Palestina di resor Mesir Sharm el-Sheikh untuk pembicaraan menurunkan eskalasi menjelang bulan suci umat Muslim, Ramadan, dan hari suci Paskah Yahudi.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengutuk pernyataan Smotrich, dengan mengatakan pernyataan-pernyataan itu hasutan untuk kekerasan.

Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menggambarkan pernyataan Smotrich sebagai "tak menolong sama sekali,” mengatakan kepada wartawan di New York: "Tentu saja, dengan sangat jelas dan sangat nyata ada yang namanya rakyat Palestina. Hak-hak asasi mereka ditegakkan oleh PBB.”

Yordania yang membuat perdamaian dengan Israel pada 1994, menyuarakan kemarahannya atas bendera di panggung di sampingnya dan mengatakan mereka telah memanggil duta besar untuk mengajukan protes.

“Ini sebuah perilaku provokatif yang tidak bertanggung jawab oleh seorang menteri yang sedang menjabat dan sebuah pelanggaran terhadap norma-norma internasional dan traktat perdamaian Yordania-Israel. Perilaku ekstremis ini mendorong eskalasi,” kata Sinan al Majali, juru bicara untuk Kementerian Luar Negeri Yordania.

Yordania menyerukan pemerintah Israel untuk mengambil sikap yang “jelas dan terus-terang”, kata Majali.

Kementerian Luar Negeri Israel kemudian menulis di Twitter: "Israel berkomitmen pada perjanjian damai 1994 dengan Yordania. Tidak ada perubahan dalam posisi Negara Israel, yang mengakui integritas teritorial Kerajaan Hashemite."

Seorang juru bicara Smotrich mengatakan bendera tersebut didekorasi oleh penyelenggara konferensi dan menteri tersebut adalah tamu.

<!--more-->Barat Mengecam

Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa, dengan menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak-hak nasional mereka yang sah di tanah air mereka, para pemimpin Israel "mendorong lingkungan yang memicu ekstremisme dan terorisme Yahudi terhadap rakyat kami".

Sekutu Barat juga mengkritik pernyataan tersebut.

"Kami sangat keberatan dengan bahasa seperti itu," kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS. "Kami tidak ingin melihat retorika apa pun, tindakan atau retorika apa pun ... yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang bagi solusi dua negara yang layak, dan bahasa semacam itu."

Uni Eropa mengatakan "dengan tegas menyesalkan komentar lain yang tidak dapat diterima dari Menteri Smotrich," menyebutnya berbahaya dan kontraproduktif.

Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, juga menolak pernyataannya.

Setelah seorang pria bersenjata Palestina membunuh dua pemukim Yahudi di dekat kota Huwara di Tepi Barat bulan lalu, dan para pemukim menanggapi dengan membakar rumah dan mobil di sana, menewaskan seorang warga Palestina, Smotrich juga memicu kemarahan global ketika dia mengatakan Huwara harus "dihapus". Di hadapan kecaman internasional, dia kemudian berkata bahwa dia "salah bicara", tetapi dia tidak meminta maaf.

Terjadi lonjakan konfrontasi di Tepi Barat selama setahun terakhir, dengan serangan militer Israel hampir setiap hari dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, di tengah serentetan serangan oleh warga Palestina.

Palestina berusaha mendirikan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza, wilayah yang dicaplok Israel pada perang 1967. Pembicaraan damai yang diperantarai AS telah terhenti sejak 2014 dan Palestina mengatakan Israel telah merusak harapan mereka untuk sebuah negara yang layak dengan memperluas permukiman Yahudi.

REUTERS

Pilihan Editor: India Masuk dalam Laporan AS sebagai Pelanggar HAM Berat