PM Kanada Perintahkan Penyelidikan soal Campur Tangan China dalam Pemilu

Reporter

Tempo.co

Selasa, 7 Maret 2023 10:10 WIB

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara dengan Presiden China Xi Jinping pada KTT Pemimpin G20 di Bali, Indonesia, 16 November 2022. Reuters/Adam Scotti/Prime Minister's Office

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan akan menunjuk penyelidik khusus independen untuk menyelidiki dugaan campur tangan pemilu oleh China. Ia juga mengumumkan penyelidikan baru yang terpisah atas dugaan campur tangan asing.

"Saya akan menunjuk pelapor khusus independen, yang akan memiliki mandat luas dan membuat rekomendasi ahli untuk memerangi campur tangan dan memperkuat demokrasi kita," kata Trudeau kepada wartawan dalam konferensi pers pada Senin.

Pelapor akan menjadi "orang Kanada terkemuka" dan akan memiliki kekuatan untuk membuat rekomendasi tentang campur tangan asing termasuk penyelidikan publik, kata Trudeau.

Media Kanada baru-baru ini menerbitkan laporan terperinci, mengutip sumber intelijen anonim, menuduh skema yang dijalankan oleh China untuk ikut campur dalam pemilu Kanada pada 2021 dan 2019.

Trudeau telah berada di bawah pengawasan sejak laporan media itu keluar dan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan mayoritas warga Kanada ingin dia menanggapi dugaan campur tangan pemilu oleh China.

Advertising
Advertising

Perdana menteri juga mengatakan dia meminta anggota parlemen di komite keamanan nasional parlemen untuk meluncurkan penyelidikan atas dugaan campur tangan pemilu asing.

Trudeau menambahkan dia akan meminta badan pengawasan lain, National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA), untuk meninjau kembali bagaimana badan keamanan nasional di Kanada menangani ancaman campur tangan asing.

“Bersama-sama, langkah-langkah ini akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dalam dua pemilihan terakhir, bagaimana pemerintah asing mencoba untuk ikut campur, bagaimana badan keamanan di Kanada menanggapi ancaman campur tangan dan bagaimana informasi mengalir di seluruh pemerintahan.”

<!--more-->

Dalam kesempatan terpisah Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan media yang mengutip badan intelijen tentang dugaan campur tangan China dalam pemilihan umum.

Kepolisian Kanada mengatakan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan informasi.

Juru bicara RCMP Robin Percival mengatakan pihaknya telah membuka investigasi tentang dugaan pelanggaran UU Keamanan Informasi terkait laporan media belakangan ini.

"Penyelidikan itu tidak difokuskan pada badan keamanan mana pun," kata dia dalam pernyataan.

UU Keamanan Informasi, yang sebelumnya dikenal sebagai UU Rahasia Resmi, mengatur perlindungan terhadap informasi sensitif pemerintah.

Wakil Menteri Keselamatan Publik Kanada Shawn Tupper mengatakan di depan komite parlemen pekan lalu bahwa RCMP tidak sedang menyelidiki apa pun tentang campur tangan China.

Pernyataan RCMP pada Senin itu menunjukkan penyelidikan mereka hanya fokus pada kebocoran informasi.

Badan intelijen Kanada juga sedang melakukan penyelidikan tentang informasi rahasia yang bocor ke media, kata direkturnya, David Vigneault, kepada komite parlemen pekan lalu.

Trudeau dan para pejabat keamanan Kanada telah mengakui adanya upaya campur tangan oleh China itu, tetapi mereka bersikeras bahwa hasil pemilu tidak terpengaruh. Mereka juga tidak mengonfirmasi laporan media tersebut.

China membantah semua tuduhan interferensi itu dan mengatakan tidak berkepentingan mencampuri urusan dalam negeri Kanada.

Tuduhan tentang skema rahasia China untuk ikut campur dalam urusan Kanada telah menambah lapisan kerumitan pada hubungan diplomatik yang tegang antara kedua negara.

Ketegangan antara kedua negara meningkat pada akhir 2018 ketika polisi Kanada menahan seorang eksekutif perusahaan teknologi China Huawei Technologies. Beijing kemudian menangkap dua warga Kanada atas tuduhan mata-mata. Ketiganya dibebaskan pada 2021.

Pilihan Editor: China Buka Suara Usai Xi Jinping Marah ke PM Kanada, Apa Katanya?

REUTERS

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

11 jam lalu

Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

5 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini? Berikut Penjelasannya

5 hari lalu

Berapa Jumlah Penduduk Bumi Saat Ini? Berikut Penjelasannya

Berapa jumlah penduduk bumi saat ini? Hingga tahun 2024, penduduk bumi mencapai hampir 10 miliar. Berikut ini daftar negara dengan populasi terbanyak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

8 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

9 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya