TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2024-2026. Pencalonan ini disampaikan saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin, 27 Februari 2023.

Usulan Indonesia sebagai calon anggota Dewan HAM PBB mengusung tema "Inclusive Partnership for Humanity". Tema ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.

Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara untuk mendukung pencalonan Indonesia tersebut dan memperkuat komitmen terhadap penegakan HAM dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-52 yang digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.

"Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," kata Menlu Retno dilansir Antara.

Meski Deklarasi Universal HAM telah menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menyatakan pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, Indonesia berharap dapat memperoleh dukungan dari negara-negara lain dalam mencapai tujuan tersebut.

Sidang Dewan HAM PBB Dihadiri Lebih dari 100 Kepala Negara

Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional.

Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri akan ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mulai Senin, 27 Februari 2023. Menteri luar negeri tingkat tinggi lainnya yang akan menghadiri sesi terakhir termasuk Hossein Amir Abdollahian dari Iran, Annalena Baerbock dari Jerman dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi.<!--more-->

Fokus Isu Ukraina

Badan global itu berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya. Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 April. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.

"Kami percaya bahwa itu harus menjadi perpanjangan teknis dari mandat tetapi juga memperkuat teks secara substansial," kata Yevheniia Filipenko, Perwakilan Tetap Ukraina untuk Kantor PBB di Jenewa, kepada wartawan, Jumat, 24 Februari 2023.

Ukraina telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kepemimpinan politik dan militer Rusia atas invasi tersebut. Kyiv mengatakan badan itu penting untuk memastikan Rusia bertanggung jawab atas kejahatannya.

Kyiv dan sekutunya tidak puas dengan partisipasi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Utusan dari Moskow akan berpidato di dewan pada Kamis mendatang.

Isu Kemanusiaan Lain yang Disorot

Negara-negara juga akan mengamati dengan seksama bagaimana Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menangani masalah kemanusiaan di China. Turk sejak Oktober lalu menggantikan Michelle Bachelet, yang dituduh oleh beberapa kelompok HAM terlalu lunak terhadap Beijing.

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan tahun lalu menemukan bahwa penahanan Uighur dan Muslim lainnya oleh Cina kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beijing menyangkal adanya pelanggaran.

Dewan diperkirakan tidak akan mengejar mosi Cina kali ini setelah upaya yang dipimpin Barat untuk mengadakan debat tentang perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslimnya gagal tahun lalu.

Michelle Taylor, duta besar AS untuk dewan, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington akan terus menyoroti Cina dan sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana melakukannya.

ANTARA | REUTERS

Pilihan Editor: Sidang Dewan HAM PBB Dibuka Hari Ini: Fokus Diskusi soal Ukraina hingga Cina