TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah panel pencegahan penyiksaan PBB menghentikan kunjungannya yang ditangguhkan ke Australia, dengan mengatakan terus menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke beberapa pusat penahanan di negara tersebut.

Subkomite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan (SPT) pada Senin, 20 Februari 2023, mengatakan telah meminta beberapa jaminan untuk melanjutkan kunjungannya tetapi beberapa jaminan tidak diberikan, dan tidak dapat memutuskan "kerangka waktu yang masuk akal" untuk kunjungan.

“Terlepas dari kerja sama yang baik yang diterima Subkomite dengan otoritas federal Australia menyusul misi awal kami, tidak ada alternatif kecuali mengakhiri kunjungan karena masalah akses tak terbatas ke seluruh tempat perampasan kebebasan di dua negara bagian belum terselesaikan," Ketua SPT Suzanne Jabbour mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Australia “sangat menyesalkan” keputusan panel PBB itu, seorang juru bicara untuk Jaksa Agung Mark Dreyfus mengatakan dalam sebuah tanggapan lewat email.

“"Ini terlepas dari kenyataan bahwa SPT berhasil melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan di hampir semua yurisdiksi di Australia, dan kemajuan yang dicapai Australia dalam menangani masalah yang diangkat oleh SPT," katanya.

Protokol opsional menentang penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, yang ditandatangani oleh Australia, memungkinkan SPT untuk mengunjungi penjara, kantor polisi, dan pusat penahanan lainnya tanpa pemberitahuan sebelumnya.

New South Wales, negara bagian terpadat di Australia, pada Oktober 2022 memblokade panel tersebut untuk mengunjungi penjara mereka, dengan mengatakan negara bagian mempertahankan standar tinggi di penjara dan Australia adalah negara berdaulat. Dreyfuss kemudian mengatakan keputusan New South Wales mengecewakan.

Delegasi PBB juga dilarang mengunjungi fasilitas pemasyarakatan di negara bagian Queensland yang mendorongnya untuk menangguhkan kunjungan 12 harinya.

Kantor perdana menteri New South Wales dan Queensland tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Jabbour mengatakan laporan berdasarkan apa yang telah diamati panel selama kunjungan Oktober akan dibagikan dengan pihak berwenang Australia.

REUTERS

Pilihan Editor: Kenapa Indonesia Disebut Negara Konoha? Ini Alasannya