TEMPO.CO, Jakarta - Seorang diplomat senior Israel dikeluarkan paksa dari konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan Uni Afrika di Ethiopia. Seperti dilansir Al Jazeera, pada Ahad 19 Februari, insiden ini terjadi karena perselisihan atas akreditasi Israel ke blok tersebut.

Sebuah video yang diposting di media sosial menunjukkan petugas keamanan mengawal Duta Besar Sharon Bar-Li keluar dari auditorium selama upacara pembukaan KTT di Addis Ababa pada Sabtu.

Ebba Kalondo, juru bicara ketua Uni Afrika, mengatakan diplomat itu diusir karena dia bukan duta besar Israel untuk Ethiopia yang diundang.

Seorang pejabat AU kemudian mengatakan bahwa diplomat yang "diminta untuk pergi" tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Undangan bagi Israel hanya dikeluarkan untuk duta besar Israel di Uni Afrika, Aleli Admasu.

"Sangat disesalkan bahwa individu yang bersangkutan menyalahgunakan kesopanan seperti itu," tambah pejabat itu.

Langkah itu dengan cepat dikutuk oleh Israel. “Israel sangat kecewa atas insiden di mana wakil direktur untuk Afrika, Duta Besar Sharon Bar-Li, dikeluarkan dari aula Uni Afrika meskipun statusnya sebagai pengamat terakreditasi dengan lencana masuk,” kata kementerian luar negeri Israel.

Sharon Bar-Li. Twitter/SharonBarli

Israel menyalahkan insiden itu di Afrika Selatan dan Aljazair, dua negara kunci dalam blok 55 negara. Israel mengatakan mereka menyandera Uni Afrika dan didorong oleh "kebencian".

Kementerian luar negeri Israel mengatakan kuasa usaha di kedutaan Afrika Selatan akan dipanggil untuk mendapat teguran. Afrika Selatan menolak tudingan tersebut, dengan mengatakan permohonan Israel untuk status pengamat di Uni Afrika belum diputuskan oleh blok tersebut.

“Sampai Uni Afrika mengambil keputusan apakah akan memberikan status pengamat kepada Israel, Anda tidak dapat membiarkan negara itu duduk dan mengamati,” kata Clayson Monyela, kepala diplomasi publik di Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, kepada kantor berita Reuters.

“Jadi, ini bukan tentang Afrika Selatan atau Aljazair, ini masalah prinsip.”

Perselisihan tentang status pengamat Israel untuk blok tersebut dimulai pada Juli 2021, ketika ketua Komisi Uni Afrika saat itu, Moussa Faki Mahamat, menerima akreditasi negara secara sepihak. Langkah tersebut memicu kegemparan dari sejumlah negara anggota yang menuntut pencabutan status tersebut.

Protes itu dipelopori oleh Afrika Selatan dan Aljazair, dua anggota kuat yang berpendapat bahwa keputusan itu bertentangan dengan pernyataan Uni Afrika yang mendukung wilayah pendudukan Palestina.

Partai yang memerintah Afrika Selatan secara historis menjadi pendukung kuat perjuangan Palestina. Palestina sudah memiliki status pengamat di Uni Afrika dan bahasa pro-Palestina biasanya ditampilkan dalam pernyataan yang disampaikan pada KTT tahunan blok tersebut.

Pada Februari tahun lalu, Uni Afrika menangguhkan perdebatan tentang apakah akan menunda status pengamat Israel. Mereka khawatir pemungutan suara akan menciptakan keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di badan beranggotakan 55 negara itu.

Ketua Uni Afrika yang baru terpilih, Macky Salk, mengatakan pemungutan suara akan ditunda hingga 2023. Ia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk dengan tujuan untuk berkonsultasi dengan negara-negara anggota dan membangun konsensus tentang masalah tersebut.

Butuh 20 tahun upaya diplomatik bagi Israel untuk memenangkan status pengamat. Negara itu sebelumnya memegang peran di Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Namun, upayanya untuk memperolehnya kembali telah lama digagalkan setelah OAU dibubarkan pada 2002 dan digantikan oleh Uni Afrika.

Pilihan Editor: Israel Digeruduk 30 Ribu Pencari Suaka Afrika

AL JAZEERA | REUTERS