TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan tidak akan mengenakan pajak barang dan jasa atau cukai lainnya untuk konsumsi berbasis luas, tapi mengurangi subsidi golongan kaya untuk menekan utang negara.

Saat ditanya anggota DPR apakah akan membebankan cukai tambahan kepada rakyat untuk mengatasi kenaikan utang pemerintah dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Selasa, 14 Februari 2023, Anwar mengatakan, pemerintah memilih mengurangi subsidi untuk golongan kaya seperti yang dilakukan kepada subsidi listrik.

"Seperti saya jelaskan di Dewan pada sesi lalu, walaupun ada keputusan pemerintah sebelumnya menaikkan tarif listrik, pemerintah sekarang telah membatalkan usulan itu dan kenaikan tetap dikenakan kepada golongan T20 (berpenghasilan RM10,970 lebih atau sekitar Rp38,26 juta per bulan), perusahaan multinasional dan perusahaan besar lainnya kecuali perusahaan yang terlibat dalam keamanan pangan,” kata Anwar.

Pengurangan subsidi untuk golongan kaya termasuk subsidi solar yang pada 2022 mencapai 20 miliar ringgit (sekitar Rp69,76 triliun).

"Karenanya kalau kita bisa selamatkan 5 sampai 6 miliar ringgit dari kebocoran, (maka) itu akan membantu,” kata Anwar.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, mengingat investor domestik dan asing mulai masuk, Anwar meyakini penyelesaian utang negara akan meningkat tanpa harus membebani rakyat.

Sejumlah langkah diambil, termasuk membenahi tata kelola pemerintahan, karena miliaran ringgit hilang akibat manajemen buruk dan kebocoran sehingga utang menjadi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi negara, kata dia.

Hal lainnya adalah memastikan basis pendapatan ditingkatkan dan meninjau pengeluaran pemerintah untuk meninjau metode belanja pemerintah tanpa membebani rakyat, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

Anwar menyebut utang pemerintah Malaysia mencapai 1,5 triliun ringgit (sekitar Rp5.227 triliun) atau 82 persen dari Produk Domestik Bruto negara ini.

Pada 2022 Malaysia membayar debt service charge sebesar 41 miliar ringgit (sekitar Rp142,892 triliun), sedangkan pada 2023 mencapai 46 miliar (sekitar Rp160,318 triliun).

Pilihan editor: Raja Malaysia Berharap Anwar Ibrahim PM Terakhir yang Dia Lantik, Kenapa?

REUTERS