TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehakiman Israel, pada Minggu, 5 Februari 2023, mengatakan ia tidak akan membekukan “bahkan untuk semenit pun” proses legislasi untuk reformasi peradilan yang telah diajukan yang memperoleh kecaman meluas baik di dalam maupun luar negeri.

Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin berkomentar pada media Hebrew, Channel 13, menyusul sebuah pernyataan sebelumnya dari Presiden Israel Isaac Herzog, yang meminta proses tersebut untuk sementara dihentikan.

“Hentikan seluruh proses untuk sementara, tarik napas, biarkan dialog berjalan karena ada sebagian besar orang yang ingin berdialog,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan.

Rencana untuk memperkuat kendali politik atas penunjukan hakim-hakim, termasuk Mahkamah Agung, sementara melemahkan kemampuan lembaga itu untuk membatalkan undang-undang atau melawan pemerintah, telah membawa ratusan ribu orang Israel turun ke jalan dalam protes di seluruh negeri, memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam pada masyarakat Israel.

Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan reformasi ini dibutuhkan untuk mengekang jangkauan hakim-hakim yang berlebihan.

Para pengkritik mengatakan perubahan yang diusulkan akan mempolitisasi sistem peradilan dan mengkompromikan kemandiriannya, memupuk korupsi dan membahayakan perlindungan hukum Israel di luar negeri dan perekonomiannya.

Presiden Israel, yang ditunjuk dan tidak dipilih, sebelumnya telah meminta semua pihak yang berdepat untuk menurunkan ketegangan dan berusaha mencapai kesepahaman bersama.

REUTERS

Baca Juga: Begini Perbedaan Pengertian Yahudi, Israel, dan Zionis