TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta pada Jumat, 3 Februari 2023, tidak dihadiri oleh perwakilan dari Naypyidaw. Blok Asia Tenggara masih mencari upaya untuk mendorong perdamaian di Myanmar.

Soal Myanmar dibahas khusus dalam rangkaian pertemuan The ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat saat makan siang. Di tengah absennya perwaklian Naypyidaw, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut para koleganya dari ASEAN bersatu dalam menyelesaikan krisis ini melalui konsensus.

Konsensus dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota blok Asia Tenggara pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar. Kelompok sipil di Myanmar dan para analis menilai pendekatan itu gagal sebab Tatmadaw atau militer masih melanggengkan kekerasan.

Retno menyebut Indonesia dalam presidensinya akan mengedepakan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus. Pertama, melibatkan semua pihak di Myanmar. Kedua, menciptakan situasi kondusif untuk dialog inklusif. Ketiga, sinergi ASEAN dan mitra wicara hingga PBB.

"Semua anggota dalam jamuan makan siang tersebut memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan Indonesia dalam mengatasi situasi di Myanmar," kata Retno saat memberikan pengarahan media di Sekretariat ASEAN.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro saat ditemui wartawan mengatakan perwakilan non-politik Myanmar sudah diundang dalam pertemuan di Jakarta. Namun tidak ada yang hadir dan kursi untuk Naypyidaw kosong.

Ke depannya, seperti yang sudah disepakati ASEAN, tidak akan ada perwakilan baik dari sipil atau militer Myanmar di tingkat tinggi. Di pertemuan lainnya akan ada konsultasi berkelanjutan.

"Prinsipnya saat ini tidak ada pihak yang memiliki legitimasi untuk duduk di kursi Myanmar, itu pandangan kami," kata Sidharto.

Pertemuan kedua hari ini, ASEAN Coordinating Council ke-32 membahas prioritas keketuaan Indonesia, seperti pembangunan kawasan di berbagai sektor. "Saya tekankan ASEAN perlu tetap relevan dengan mempertahankan sentralitasnya dan menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran kawasan di Indo-Pasifik," kata Retno.

Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Junta Myanmar baru saja memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan ke depan. Sebelumnya dalam pertemuan yang digelar dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) pada Selasa, 31 Januari 2023, Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemilihan multi-partai harus diselenggarakan "sesuai keinginan rakyat".

Di sisi lain, pengunjuk rasa menandai peringatan kudeta militer dengan "protes diam". Pemimpin sipil yang diasingkan pada Rabu, 1 Februari 2023, berjanji untuk mengakhiri apa yang mereka sebut perebutan kekuasaan ilegal oleh tentara. Di kota-kota besar di seluruh Myanmar, jalan-jalan terlihat senyap saat orang-orang diam di rumah sebagai protes. Sementara ratusan pendukung demokrasi menghadiri aksi unjuk rasa di Thailand dan Filipina.

DANIEL A. FAJRI