TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman 28 tahun penjara kepada seorang pria karena menghina monarki di internet. Hukum lese-majeste atau kejahatan terhadap Raja Thailand termasuk yang paling keras di dunia. Kelompok hak asasi mengatakan hukum itu sering disalahgunakan untuk menekan publik.

Baca: Wisatawan Cina Membludak di Thailand, Pemesanan Atraksi Gajah Meningkat

Pengadilan di kota utara Chiang Rai memutuskan Mongkol Tirakote, 29, seorang penjual pakaian online dan aktivis, bersalah dalam dua kasus pencemaran nama baik kerajaan. Ia awalnya dihukum 42 tahun. Hukuman dikurangi setelah pengadilan mendengarkan kesaksiannya.

Pengacaranya mengatakan kepada AFP bahwa Mongkol bermaksud mengajukan banding. Pengadilan meminta jaminan sebesar 300.000 baht atau setara Rp 136 juta. Hukuman pencemaran nama baik kerajaan di Thailand dapat menyebabkan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap dakwaan.

Mongkol juga menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan ketiga yang terpisah atas postingan online tahun lalu. Dia akan kembali disidang pada Maret mendatang.

Peneliti senior Human Rights Watch Sunai Phasuk mengatakan hukuman 28 tahun itu adalah hukuman penjara tertinggi kedua yang dijatuhkan oleh pengadilan Thailand untuk kasus pencemaran nama baik kerajaan. Pada 2021, pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman 43 tahun kepada seorang wanita yang diidentifikasi hanya sebagai Anchan karena menghina monarki. Nama belakang Anchan dirahasiakan oleh pengacara hak asasi manusia untuk melindungi kerabatnya. Hukumannya awalnya 87 tahun dan dia tetap di penjara.

Hukuman itu seolah-olah dimaksudkan untuk melindungi keluarga kerajaan Thailand dari pencemaran nama baik, penghinaan atau ancaman. Pasal 112 KUHP ditafsirkan secara luas untuk memasukkan kritik terhadap monarki.

Pada 2020, Thailand dilanda gelombang protes massal yang yang menyerukan perubahan demokrasi dan reformasi monarki. Protes terus meningkat dengan dituntutnya para aktivis pro-demokrasi ke meja hukum. Lebih dari 200 kasus telah diajukan terhadap aktivis pro-demokrasi sejak November 2020, menurut Thai Lawyers for Human Rights.

Simak: Kecelakaan Mobil di Thailand, 11 Orang Tewas Terbakar Hidup-hidup

NDTV