TEMPO.CO, Jakarta - Senator Josh Hawley, seorang republikan dan pengkritik keras China, mengatakan pada Selasa, 24 Januari 2023, bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang aplikasi video pendek TikTok di seluruh Amerika Serikat.

TikTok, yang berinduk pada perusahaan China, ByteDance, telah menghadapi larangan bagi pegawai-pegawai federal untuk menggunakan atau mengunduh aplikasi ini di gawai-gawai milik pemerintah.

Baca Juga: Ketika Kepiting Salju Arktik Jadi Rebutan Norwegia dan Latvia

"TikTok adalah portal rahasia peretas (backdoor) China yang masuk ke dalam kehidupan orang-orang Amerika. Aplikasi ini mengancam privasi anak-anak kita juga kesehatan mental mereka,” katanya di Twitter. “Sekarang saya akan mengajukan undang-undang untuk melarangnya di seluruh negeri.”

Hawley tidak mengatakan kapan rancangan undang-undang itu akan diajukan. Baik kantor Hawley maupun TikTok tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Sebelumnya, Kentucky bergabung dengan lebih dari 20 negara bagian melarang TikTok di gawai-gawai pemerintahan karena kekhawatiran akan keamanan siber. Negara bagian itu mengatakan mereka telah memperbarui buku pedoman untuk melarang para pegawai negeri menggunakan gawai-gawai milik pemerintah untuk mengakses aplikasi milik China “selain daripada untuk tujuan penegakan hukum.” Selain Kentucky, para gubernur Wisconsin dan North Carolina juga telah menandatangani larangan TikTok di gawai-gawai pemerintah. Ohio, New Jersey dan Arkansas telah lebih dulu mengambil tindakan serupa.

Menanggapi aksi negara-negara bagian ini, TikTok mengatakan mereka “kecewa bahwa begitu banyak negara bagian yang ikut-ikutan dalam aksi politik untuk memberlakukan kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan memajukan keamanan siber di negara bagian mereka dan didasarkan atas kebohongan yang tak berdasar tentang TikTok.”

Seruan untuk melarang TikTok dari gawai-gawai pemerintah meningkat setelah Direktur FBI Christopher Wray mengatakan pada November bahwa aplikasi itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

Selama tiga tahun, TikTok – yang telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna – telah berusaha meyakinkan Washington bahwa data pribadi warga negara Amerika tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China, atau entitas apa pun di bawah pengaruh Beijing.

Baca Juga: Setelah di Swedia, Aksi Penyobekan dan Pembakaran Al Quran Terjadi di Belanda

REUTERS