TEMPO.CO, Jakarta - Ketua UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan partainya tidak membuat kesepakatan rahasia dengan Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim, terkait pembentukan pemerintahan paska-GE15 atau Pemilu Malaysia.

Ketua Barisan Nasional (BN) itu mengatakan kerja sama UMNO dengan PH dalam membentuk Pemerintahan Persatuan didasarkan pada pemahaman awal di tingkat partai bahwa tidak ada koalisi yang dapat membentuk pemerintahan sendiri.

“Pertama, kami mengadakan diskusi terpisah dengan PH dan Perikatan Nasional (PN) dua hari setelah GE15 (Pemilu Malaysia), dan kami menetapkan beberapa hal penting, termasuk soal Islam, Melayu, dan Bumiputera, yang harus disepakati bersama, dan juga soal pembentukan Kabinet," kata Ahmad Zahid berbicara di hadapan 2.820 delegasi Sidang Umum UMNO di Kuala Lumpur pada Jumat, 13 Januari 2023.

“Bahkan, dalam usulan kami, kami menuntut agar pemerintahan yang akan dibentuk tidak boleh diidentikkan dengan nama partai mana pun, melainkan harus dikenal sebagai Pemerintah Persatuan,” ujarnya.

Anwar adalah perdana menteri keempat Malaysia sejak 2020, setelah dua pemerintahan sebelumnya runtuh karena pecahnya koalisi. Pemimpin PH itu menjadi PM Malaysia pada bulan lalu, dengan membentuk pemerintahan koalisi bersama blok politik saingan yang dipimpin Ahmad Zahid, setelah pemilihan yang menghasilkan parlemen gantung.

Keputusan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memasukkan Ahmad Zahid Hamidi ke dalam kabinet pemerintahan persatuannya sarat kontroversi. Sebabnya, Presiden UMNO itu masih terbelit kasus hukum.

Anwar dianggap memberikan jabatan kepada Ahmad Zahid, yang juga pemimpin koalisi Barisan Nasional itu untuk stabilitas politik. Zahid ditunjuk sebagai wakil perdana menteri oleh Anwar, yang mengumumkan kabinetnya pada Jumat, 2 Desember 2022. Padahal kelompok masyarakat sipil mendesak Anwar untuk tidak memasukkan politisi dengan kasus kriminal yang sedang berlangsung di kabinetnya.

Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih) kecewa Anwar menunjuk Ahmad Zahidi, yang menghadapi 47 dakwaan korupsi, sebagai wakil perdana menteri sekaligus sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan. Bersih juga mempertanyakan rangkap jabatan Anwar sebagai menteri keuangan.

Setelah pemilu Malaysia, Zahid dan koalisinya tiba-tiba mendukung Anwar menjadi perdana menteri bersaing dengan Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional. Langkah Zahid sendiri memunculkan gejolak internal di tubuh Barisan Nasional, karena elit seperti mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menolak aliansi itu, sebelum akhirnya menyampaikan dukungan sepenuhnya.

Ahmad Zahid mengatakan PH menanggapi secara tertulis dengan menyatakan persetujuannya tentang hal-hal mendasar. Sementara PN siap untuk mempertimbangkan usulan BN.

BERNAMA, ASTRO AWANI, NST, REUTERS