TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengaku memahami betul banyaknya masalah mengenai pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Saat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, dia menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem perlindungan pekerja migran karena tak mau hubungan Indonesia-Malaysia rusak karena masalah tersebut.

"Jadi kami insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Indonesia-Malaysia itu agak kategorinya spesial. Dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini, yang mengguris Perasaan ramai rakyat Indonesia bukan saja pemerintah," kata Anwar saat memberi pernyataan pers bersama Jokowi di Istana Bogor, Senin, 9 Januari 2023.

Komnas HAM, dalam keterangan pers peringatan Hari Pekerja Migran Internasional pada 18 Desember, menyebut Malaysia sebagai negara yang paling banyak diadukan ihwal permasalahan PMI.

Lembaga hak asasi manusia itu meminta pemerintah memperhatikan perlindungan pekerja migran, yang bersama 325.477 orang lainnya terancam tanpa kewarganegaraan.

"Banyak di antara para pekerja migran ini yang kemudian terjebak dalam tempat penampungan sementara. Mereka tidak dapat pulang ke Indonesia, banyak pabrik dan sektor-sektor swasta lainnya harus tutup, banyak yang tidak mendapatkan gaji, tidak dapat hari libur karena kebijakan pembatasan mobilitas," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM RI Anis Hidayah kepada Tempo, Senin, 19 Desember 2022.

Presiden Jokowi saat menjamu Anwar mengingatkan supaya sistem satu kanal untuk perekrutan PMI bisa dijalankan oleh kedua belah pihak. Kepala negara juga mengulangi permintaannya mengenai pentingnya pembangunan community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia.

Anwar setuju bahwa perlu ada upaya menyeluruh dalam menyelesaikan masalah pekerja migran tersebut. Dia juga mendukung ada digitalisasi untuk menyederhanakan proses birokrasi.

Selain isu pekerja migran, kedua pemimpin juga membahas perlunya menyelesaikan dialog sengketa perbatasan negara dan peningkatan kerja sama ekonomi. Di sela lawatan Anwar ke Indonesia, sektor bisnis Malaysia menyerahkan 11 Letter of Interest (LOI) kepada otorita IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi dan properti.

Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor impor, energi hijau, pengembangan industri baterai dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Potensi dari kesepakatan bisnis yang tergabung dari LOI dan MOU oleh RI dan Malaysia itu berpotensi RM1.66 miliar atau setara Rp4,11 triliun.

Anwar dan Jokowi juga membahas isu regional seperti krisis Myanmar. Kedua pemimpin sepakat mendukung mekanisme ASEAN dalam penyelesaian konflik dan menyerukan junta militer segera menghentikan kekerasan.

Pada 2021, Indonesia adalah mitra dagang global terbesar ke-7 Malaysia dan ke-3 di ASEAN dengan nilai perdagangan RM95,31 miliar atau sekitar Rp 337,806 triliun.

Untuk periode Januari-November 2022, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia secara global, dan mitra dagang terbesar ke-2 di ASEAN dengan total perdagangan meningkat sebesar 41,7 persen senilai RM120,26 miliar atau sekitar Rp 427.442 triliun.

DANIEL A. FAJRI