TEMPO.CO, Jakarta - Twitter akan mencabut larangan iklan politik yang sebelumnya diharamkan di media sosial itu mulai 2019. Salah satu staf perusahaan milik Elon Musk dengan simbol burung biru menyebut, peraturan itu akan dicabut demi meningkatkan pendapatan.

Twitter pada Selasa, 3 Januari 2023, mengunggah cuitan, yang menyatakan, akan melonggarkan kebijakan periklanannya untuk "iklan cause-based" di Amerika Serikat dan menyelaraskan kebijakan iklannya dengan TV dan outlet media lainnya.

Perubahan tersebut membuat kebijakan Twitter lebih dekat dengan Facebook Meta Platform dan YouTube Alphabet Inc, yang memungkinkan iklan politik. Salah satu platform yang masih melarang iklan politik adalah aplikasi video China TikTok.

"Kami percaya bahwa iklan politik dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting," cuit perusahaan media sosial tersebut.

Kepala kepercayaan dan keamanan Twitter Ella Irwin, dalam email kepada Reuters mengatakan, Iklan cause-based yang akan diizinkan di Twitter termasuk iklan yang mengedukasi atau meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti pendaftaran pemilih, perubahan iklim, atau program pemerintah seperti sensus.

Twitter melarang iklan politik pada 2019 setelah sejumlah perusahaan media sosial menghadapi kritik luas karena membiarkan informasi yang salah tentang pemilu menyebar.

"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," cuit Jack Dorsey, kepala eksekutif Twitter saat mengumumkan langkah tersebut.

Sejak Musk mengambil alih Twitter pada akhir Oktober, pengiklan perusahaan telah melarikan diri sebagai tanggapan atas pemecetan ribuan karyawan. Musk telah mencabut penangguhan permanen mantan Presiden AS Donald Trump dan mempercepat fitur verifikasi berbayar yang memungkinkan scammers meniru perusahaan publik di Twitter.

Bulan lalu, Elon Musk membela langkah-langkah pemotongan biaya dan mengatakan Twitter telah menghadapi "arus kas negatif" sebesar USD$3 miliar atau Rp46 triliun tahun depan.

REUTERS