NGO Mogok karena Tak Boleh Pekerjakan Perempuan, Taliban: Jangan Ancam Kami

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 26 Desember 2022 12:00 WIB

Perempuan Afghanistan meneriakkan slogan sebagai protes terhadap penutupan universitas bagi perempuan oleh Taliban di Kabul, Afghanistan, 22 Desember 2022. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Empat lembaga bantuan internasional, termasuk Save the Children, pada Minggu, 25 Desember 2022, menangguhkan program kemanusiaan mereka di Afghanistan. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah Taliban untuk melarang karyawan perempuan bekerja.

Tiga organisasi non-pemerintah (LSM) — Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia, dan CARE International, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menangguhkan program mereka di Afghanistan karena menunggu kejelasan mengenai kebijakan Taliban.

"Kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa staf perempuan kami," kata pernyataan itu. Mereka menambahkan bahwa, tanpa perempuan yang mendorong upaya tersebut, mereka tidak akan menjangkau jutaan warga Afghanistan yang membutuhkan sejak Agustus tahun lalu.

Secara terpisah, Komite Penyelamatan Internasional (IRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan layanannya di negara tersebut, dengan alasan yang sama. IRC menyebut, pihaknya mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di Afghanistan, lebih dari 3.000 di antaranya adalah perempuan.

Taliban pada Sabtu, 24 Desember 2022, memerintahkan semua LSM lokal dan asing untuk memberhentikan staf perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pihak penguasa mengklaim langkah itu dibenarkan karena beberapa wanita tidak mematuhi interpretasi Taliban tentang aturan berpakaian Islami bagi wanita. Kebijakan itu dikutuk oleh komunitas internasional.

Advertising
Advertising

Menurut lembaga bantuan, penangguhan beberapa program bantuan yang diakses jutaan warga Afghanistan terjadi pada saat lebih dari setengah populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan. Itu juga terjadi saat musim terdingin berlangsung di negara pegunungan itu.

Save the Children, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE International juga menyoroti dampak larangan staf perempuan terhadap ribuan pekerjaan di tengah krisis ekonomi.

Sebelumnya, badan bantuan internasional AfghanAid mengatakan segera menangguhkan operasi sambil berkonsultasi dengan organisasi lain. Sementara LSM lain mengambil tindakan serupa.

Komite Palang Merah Internasional di Afghanistan juga menyatakan keprihatinan atas langkah tersebut dan larangan sebelumnya bagi perempuan untuk masuk universitas. Mereka memperingatkan "konsekuensi bencana kemanusiaan dalam jangka pendek hingga jangka panjang".

Menanggapi hujan kritik, Juru Bicara Pemerintahan Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan semua institusi yang ingin beroperasi di Afghanistan wajib mematuhi aturan negara.

"Kami tidak mengizinkan siapa pun untuk membicarakan hal yang tak berguna atau membuat ancaman terkait keputusan para pemimpin kami dengan judul bantuan kemanusiaan," kata Mujahid dalam sebuah posting di Twitter, merujuk pada pernyataan kepala Misi Amerika Serikat ke Afghanistan.

REUTERS

Berita terkait

Retno Marsudi Soroti Kesenjangan Pembangunan Jadi Tantangan Terbesar OKI

14 jam lalu

Retno Marsudi Soroti Kesenjangan Pembangunan Jadi Tantangan Terbesar OKI

Retno Marsudi menyoroti kesenjangan pembangunan sebagai tantangan besar yang dihadapi negara-negara anggota OKI

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

19 jam lalu

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

1 hari lalu

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

1 hari lalu

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

1 hari lalu

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

1 hari lalu

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Baca Selengkapnya

Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

1 hari lalu

Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

Para pejabat Hamas dan CIA dijadwalkan bertemu dengan mediator Mesir di Kairo untuk merundingkan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya