TEMPO.CO, Jakarta - National Unity Government (NUG) mencatat sekurangnya 2.000 warga pejuang pro-demokrasi tewas dalam memerangi junta militer di Myanmar sejak kudeta.

NUG sebagai pemerintah sipil Myanmar yang diakui dunia, juga mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer seperti halnya Ukraina.

Baca juga: Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

"Kami menganggap (kematian) sebagai harga yang harus kami bayar," kata penjabat presiden NUG, Duwa Lashi La dalam konferensi Reuters NEXT dari lokasi yang dirahasiakan di Myanmar pada Kamis.

Namun, ia mengatakan pejuang oposisi telah membunuh sekitar 20 ribu tentara junta, meski tidak mungkin untuk mengkonfirmasi angka secara independen.

"Jika saja kami menerima dukungan yang sama seperti yang diterima Ukraina dari AS dan Uni Eropa, penderitaan orang-orang yang dibantai akan segera berhenti," kata dia.

Sementara itu, negara-negara Barat telah menyuarakan dukungan untuk NUG dan memberikan sanksi kepada komandan dan kompi junta.

Namun, mereka telah menghentikan bantuan militer untuk oposisi. Barat mengatakan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara regional (ASEAN) adalah tempat terbaik untuk mengatasi krisis.

Duwa Lashi La merupakan seorang mantan guru dan pengacara berusia tujuh puluhan. Dia meninggalkan rumahnya di Negara Bagian Kachin di Myanmar utara bersama keluarganya.

Militer telah mencap dia dan rekan-rekannya, termasuk Aung San Suu Kyi, sebagai teroris dan melarang warga berkomunikasi dengan mereka. Namun, pemerintah sipil paralelnya mendapat dukungan luas.

Situasi di Myanmar memanas sejak kudeta militer pada Februari tahun lalu. Krisis politik itu menjungkirbalikan Myanmar sebagai negara demokrasi selama satu dekade. Junta bahkan menggunakan kekuatan mematikan untuk menghancurkan protes.

Selain 2.000 kematian dalam pertempuran, lebih dari 2.500 warga sipil tewas. Sebagian besar tewas dalam penumpasan protes. Angka ini dikonfirmasi oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, kelompok hak asasi yang memantau kerusuhan selama aksi menentang junta Myanmar.

PBB mencatat lebih dari 1,3 juta orang telah mengungsi sejak kudeta. PBB juga mempertimbangkan untuk menyebut serangan militer merupakan kejahatan perang.

Baca juga: Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

REUTERS