TEMPO.CO, Jakarta - Analis menyarankan agar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tidak membatasi kabinetnya kepada anggota parlemen atau politisi yang mendukung pemerintahannya. Teknokrat, akademisi, dan profesional lain dianjurkan jadi pertimbangan untuk masuk dewan menteri.

Baca: Kisah Wan Azizah Istri PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pontang-panting Bela Suaminya Saat Dijebloskan ke Penjara

Pengamat politik dari Universiti Malaysia Sarawak Jeniri Amir menyatakan, kabinet Anwar tidak boleh dibentuk berdasarkan kuota partai atau terbatas pada politisi dan anggota parlemen. Alasannya sangat penting untuk memiliki menteri yang berkualitas dan berpengalaman. Penunjukkan profesional dipercaya dapat membentuk kabinet yang kompeten dan efektif.

“Kami membutuhkan menteri berkaliber tinggi yang memiliki integritas dan sikap yang benar untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah lain yang dihadapi negara ini,” kata Jeniri seperti dikutip FMT, Senin, 28 November 2022.

Anwar Ibrahim sebelumnya telah mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Dia kembali menggemakan dewan menterinya akan ramping.

“Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik, komitmen saya terhadap gerakan antikorupsi, dan untuk menyadarkan ekonomi. Itu sebenarnya," kata Anwar Minggu, 27 November 2022, dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Khusus Dewan Aksi Nasional mengenai masalah biaya hidup di Putrajaya.

Anwar Ibrahim tak menampik dirinya mungkin akan mempertimbangkan satu atau dua sosok yang dia perlukan. Akan tetapi dia mengingatkan, jangan melihat itu sebagai ganjaran pada penguasa politik karena telah mendukungnya.

Jeniri menggemakan pernyataan presiden MIC SA Vigneswaran, yang mengatakan Barisan Nasional (BN) seharusnya tidak menuntut posisi menteri apa pun dalam pemerintahan Anwar sebab akan bertentangan dengan prinsip koalisi. MIC adalah anggota komponen dari BN.

Menurut Jeniri, setiap partai dan koalisi dalam pemerintahan persatuan Anwar harus menahan diri untuk tidak menuntut jabatan Kabinet, dan bahwa perdana menteri harus diberikan kebebasan untuk memilih kandidat yang paling memenuhi syarat.

Sementara analis lain, Jayum Jawan dari Universiti Putra Malaysia, mengatakan Anwar berada di atas angin dalam membentuk Kabinet karena Yang di-Pertuan Agong telah menyetujui pengangkatannya sebagai perdana menteri.

"Anwar tidak perlu menerima tawar-menawar partai karena dia mendapat mandat langsung dari Agung untuk membentuk pemerintahan persatuan," katanya. “Pemimpin partai mana pun yang mempersulit Anwar berisiko menyinggung Agong.”

Di hari pertama menjabat sebagai perdana menteri pada Jumat, 25 November 2022, Anwar mengatakan ukuran kabinetnya akan dikurangi. Dia juga sedang menggalang suara anggota yang akan diangkat untuk mengurangi gaji mereka.

Dalam menjalankan pemerintahannya, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan akan berfokus untuk mengatasi krisis biaya hidup di tengah ekonomi yang melambat. Malaysia juga menghadapi ancaman keterpecahan paska-pemilu. Para relawan mengharapkan bahwa pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China dan India.

Simak: Wan Azizah Ditunjuk sebagai Perdana Menteri Interim Malaysia

REUTERS | FREE MALAYSIA TODAY | CHANNEL NEWS ASIA