TEMPO.CO, Jakarta - Penunjukan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri oleh Raja Malaysia, Kamis, 24 November 2022, tidak menyelesaikan gaduh politik di Negeri Jiran itu.

Mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin menantangnya untuk membuktikan mayoritasnya di parlemen. Ketua koalisi Perikatan Nasional itu menantang Anwar membuktikan ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen setelah Sultan Yang di-Pertuan Agong Abdullah menunjuk ketua Pakatan Harapan itu sebagai PM Malaysia.

Muhyiddin bahkan mengklaim mendapat dukungan 115 anggota parlemen yang siap memberikan pernyataan tertulis.

Setelah Pemilu, koalisi Anwar memimpin dengan 82 kursi, disusul koalisi Muhyiddin dengan 73 kursi. Koalisi keduanya gagal memenangkan mayoritas dalam pemilihan hari Sabtu, sehongga raja konstitusional Malaysia, Al-Sultan Abdullah, menunjuk Anwar setelah berbicara dengan beberapa anggota parlemen.

Selain akan menghadapi tantangan berat di parlemen, Anwar juga bertemu dengan masalah ekonomi yang melambat dan negara terpecah setelah pemilu yang ketat. Kampanye tersebut mengadu koalisi multi-etnis Anwar yang progresif melawan aliansi Muslim-Melayu Muhyiddin yang sebagian besar konservatif.

Pasar melonjak pada akhir kebuntuan politik. Mata uang ringgit membukukan hari terbaiknya dalam dua minggu dan ekuitas naik 3%.

Saatnya Muhyiddin Move On

Pemimpin Partai Keadilan Rakyat, Razeef Rakimin, mengimbau Muhyiddin Yassin untuk "move on" setelah ketua Perikatan Nasional itu bersikeras bahwa dia mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk memimpin pemerintah.

Razeef mengatakan Muhyiddin seharusnya berperan sebagai oposisi dan memberikan pengawasan dan keseimbangan kepada pemerintahan yang akan datang.

"Muhyiddin tampaknya mempertanyakan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan dia bisa dianggap tidak sopan," kata wakil kepala informasi PKR dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Free Malaysia Today, Jumat, 25 November 2022.

“Kemungkinan besar juga akan membuat marah orang-orang karena dia tidak menghormati keputusan Raja.”

Anwar ditunjuk sebagai perdana menteri ke-10 setelah diskusi antara Raja dan para sultan negara bagian kemarin pagi.

Kamis malam, sebelum Anwar dilantik, Muhyiddin menyatakan bahwa dia memiliki 115 pernyataan undang-undang dari anggota parlemen yang mendukungnya sebagai perdana menteri.

Ia pun menantang Anwar untuk membuktikan bahwa Ketua Pakatan Harapan mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.

Razeef juga menyebut keputusan Muhyiddin menolak usulan Raja agar Perikatan Nasional (PN) bekerja sama dengan Pakatan Harapan (PH) dalam membentuk pemerintahan berbau arogansi.

Pada Selasa lalu, Muhyiddin Yasin mengatakan Raja telah meminta kedua koalisi untuk bersatu membentuk pemerintahan, tetapi PN menolaknya, menekankan bahwa ia tidak akan bekerja dengan PH.