TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemimpin Barisan Nasional dilaporkan telah memberi sinyal tidak akan berkoalisi dengan partai manapun dalam Pemilu Malaysia. Barisan Nasional tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan aliansi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim atau Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin. Barisan Nasional atau BN ingin tetap menjadi oposisi.

Baca: Raja Malaysia Perpanjang Tenggat bagi Koalisi Bentuk Pemerintahan

Seperti dilansir The Star, Barisan Nasional memutuskan untuk tidak mendukung salah satu koalisi setelah para elitnya berdiskusi pada Senin larut malam, 21 November 2022. Rapatnya dilanjutkan pada Selasa pagi, 22 November 2022.

Wakil Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hasan pada Senin mengatakan baik PN maupun PH dapat menghitung peluang sendiri dalam membentuk pemerintahan. Pihaknya akan memastikan check and balances sebagi oposisi.

Anggota dewan tertinggi UMNO Datuk Armand Azha Abu Hanifah juga dilaporkan mengatakan dia yakin Barisan akan lebih baik seperti itu. Dia mengatakan koalisi harus menerima keputusan rakyat yang tidak menginginkannya berada di pemerintahan.

Reuters mewartakan, koalisi Anwar Ibrahim yang mengedepankan multi-etnis, memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam Pemilu Malaysia pada Sabtu, 19 November 2022, dengan 82 kursi. Sementara Aliansi Muslim Melayu Muhyiddin yang cenderung konservatif, mendapatkan 73 kursi.

Koalisi Muhyiddin mendapatkan dukungan dari dua blok politik yang lebih kecil pada Minggu, yang memberikannya kendali atas 101 kursi. Jumlah itu, masih kurang dari 112 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas. Blok Muhyiddin termasuk partai Islam yang menyerukan hukum syariah. Dia mengamankan jumlah kursi terbesar dari satu partai mana pun.

Kubu petahana Barisan Nasional, yang dipimpin oleh partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengalami kinerja pemilu terburuknya. Namun kelompok yang telah lama menjadi kekuatan dominan di Malaysia itu, masih bisa memainkan peran penting dengan memberikan dukungannya pada calon unggulan.

Koalisi Anwar Ibrahim dikabarkan bertemu dengan Barisan pada Senin pagi, 21 November 2022, meskipun Muhyiddin telah menjadi mitra junior dalam pemerintahan saat ini dan telah menjadi pemimpin senior UMNO hingga beberapa tahun lalu.

Baik kubu Muhyiddin atau Anwar Ibrahim masih berpacu untuk membentuk pemerintahan sampai tenggat pukul 14.00 waktu setempat, Selasa, 22 November. Istana Malaysia masih menunggu nama calon perdana menteri sampai waktu yang ditentukan itu.

Kemunduran partai UMNO yang tercemar korupsi, yang telah memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada 1957 hingga kekalahan pertamanya dalam pemilu 2018, telah mengantarkan fase ketidakpastian baru di Malaysia.

Korupsi besar-besaran, sebagian besar terkait dengan penjarahan miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Bhd (IMDB), di mana mantan perdana menteri Najib Razak dipenjara awal tahun ini telah merusak citra UMNO secara serius. Namun hingga saat ini, negara tersebut memiliki rekor sebagai salah satu yang paling stabil secara politik di wilayah yang telah mengalami kudeta militer, pergolakan politik yang kejam, dan pemberontakan.

Perubahan haluan politik yang luar biasa memang akan terjadi jika UMNO mendukung Anwar, yang meluncurkan gerakan reformasi antikorupsi ketika dia dengan sengit meninggalkan partai pada akhir 1990-an.

Selama menjadi oposisi, Anwar Ibrahim menghabiskan satu dekade di penjara atas tuduhan sodomi dan korupsi, yang menurutnya bermotivasi politik. Koalisi multietnis Anwar menentang program aksi afirmatif untuk etnis Melayu yang diperjuangkan UMNO.

Simak: Pemilu Malaysia: Anwar Klaim Didukung BN untuk Bentuk Pemerintahan

THE STAR | REUTERS