Bertemu Marcos Jr, Wapres AS Bakal Jamin Komitmen Pertahanan untuk Filipina

Senin, 21 November 2022 14:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bertolak ke Filipina untuk bertemu Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Senin, 21 November 2022 di Manila. Seorang pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pertemuan itu untuk menegaskan komitmen Amerika Serikat membela Filipina.

Baca: Tentara Filipina Bentrok dengan Pejuang Moro, 7 Orang Tewas

Janji pertahanan itu termasuk dukungan Washington untuk putusan pengadilan internasional 2016 yang membatalkan klaim ekspansif China di jalur air yang disengketakan. "Wakil presiden akan menggarisbawahi komitmen kami untuk membela aturan dan norma internasional karena kami menyadari dampaknya terhadap kehidupan dan mata pencaharian Filipina," kata pejabat AS tersebut kepada Reuters.

Beijing mengklaim beberapa wilayah di perairan Palawan dan sebagian besar Laut China Selatan, berdasarkan peta sejarah China sendiri. Putusan 2016 oleh pengadilan arbitrase di Den Haag, bagaimanapun, menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum. Tetapi Filipina tidak dapat menegakkan putusan tersebut. Sejak itu Manila telah mengajukan ratusan protes mengenai perambahan dan gangguan oleh penjaga pantai China, serta armada penangkap ikannya yang besar.

Harris datang ke Filipina selama tiga hari, termasuk singgah di pulau Palawan di tepi Laut China Selatan. Kunjungan Harris ini akan menjadi perjalanan tingkat tertinggi ke Filipina oleh seorang pejabat administrasi Presiden Joe Biden.

Adapun lawatan ini menandai perubahan tajam dalam hubungan bilateral kedua negara, yang tegang oleh permusuhan mantan Presiden Rodrigo Duterte terhadap Washington. Di pemerintahan sebelumnya, Manila lebih dekat ke Beijing.

"Wakil presiden akan memberi tahu Presiden Marcos bahwa kami senang melihat hubungan keamanan kami dalam posisi yang kuat," kata pejabat AS itu.

Advertising
Advertising

Washington dan Filipina telah bergerak maju dengan Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA). Kesepakatan itu berasal dari pemerintahan Presiden Obama, namun mendekam di bawah Duterte.

EDCA memungkinkan Amerika Serikat untuk mempertahankan kehadiran militer, tetapi tidak permanen. Caranya melalui rotasi kapal dan pesawat untuk operasi keamanan kemanusiaan dan maritim di pangkalan-pangkalan Filipina yang disepakati bersama.

Pejabat AS mengatakan, Amerika Serikat telah mengusulkan penambahan lebih banyak situs EDCA ke lima saat ini untuk memperdalam kerja sama kedua negara. Dia menambahkan bahwa Washington telah mengalokasikan US$82 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan 21 proyek di lima lokasi yang ada.

Pekan lalu, panglima militer Filipina Bartolome Bacarro mengatakan Amerika Serikat telah mengusulkan untuk memasukkan lima pangkalan lagi di EDCA, termasuk satu di Palawan. Harris pada Selasa, 22 November 2022, diagendakan untuk bertemu dengan pejabat penjaga pantai dan mengunjungi kapal penjaga pantai di Palawan. Pejabat AS menyebut, wakil presiden akan berbicara tentang prinsip integritas teritorial kedaulatan dan kebebasan navigasi.

Selain kerja sama keamanan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat kemitraan Washington dengan Filipina di berbagai isu, termasuk aksi iklim dan kerja sama nuklir. Bidang lain yang akan menjadi perhatian di antaranya ketahanan pangan, ekonomi digital, serta kerja sama kesehatan dan maritim.

Simak: Warga Australia Divonis 129 Tahun Penjara atas Kasus Pelecehan Anak di Filipina

REUTERS

Berita terkait

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

53 menit lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

1 jam lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

Temuan Virus Flu Burung di Produk Susu, AS Cek Sapi Perah Hingga Bentuk Tim Tanggap Darurat

8 jam lalu

Temuan Virus Flu Burung di Produk Susu, AS Cek Sapi Perah Hingga Bentuk Tim Tanggap Darurat

Peternakan sapi perah di 9 negara bagian di Amerika Serikat diserang virus Flu Burung. Colorado menjadi negara kesembilan yang mengonfirmasi temuan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tentara Somalia Diduga Menyelewengkan Bantuan Makanan

11 jam lalu

Tentara Somalia Diduga Menyelewengkan Bantuan Makanan

Sejumlah tentara Somali ditahan karena diduga melakukan korupsi dengan menyelewengkan donasi makanan

Baca Selengkapnya

Iran akan Bebaskan Awak Kapal Portugal yang Disita di Selat Hormuz

13 jam lalu

Iran akan Bebaskan Awak Kapal Portugal yang Disita di Selat Hormuz

Iran mengatakan akan membebaskan awak kapal berbendera Portugal yang disita pasukannya bulan ini.

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

14 jam lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Pasukan Inggris Mungkin Ditugaskan Mengirimkan Bantuan dari Dermaga ke Gaza

1 hari lalu

Pasukan Inggris Mungkin Ditugaskan Mengirimkan Bantuan dari Dermaga ke Gaza

Pasukan Inggris mungkin ditugaskan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza dari dermaga lepas pantai yang sedang dibangun oleh militer Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

1 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

1 hari lalu

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

Badan-badan intelijen AS sepakat bahwa presiden Rusia mungkin tidak memerintahkan pembunuhan Navalny "pada saat itu," menurut laporan.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

1 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya