TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Organisasi Malaysia Bersatu atau UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan wakil presiden Mohamad Hasan diminta untuk mundur setelah partai Barisan Nasional yang dipimpinnya, kalah dalam pemilu Malaysia. Kepala Divisi Pemuda Kota Raja UMNO, Sheikh Weshal Sheikh Ahmad mengatakan kekalahan koalisi sebagian besar merupakan kesalahan Zahid karena tidak memprioritaskan kebutuhan partai ketika memilih kandidat untuk pemungutan suara.

Baca: KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Sheikh Weshal mengatakan Zahid gagal memahami tuntutan pemilih dan menyesatkan anggota agar percaya bahwa partai Barisan Nasional bisa menang besar jika pemilu Malaysia digelar tahun ini. “Oleh karena itu, kami menuntut Zahid bertanggung jawab atas kekalahan tersebut dan mengundurkan diri seperti yang dilakukan mantan presiden Umno Najib Razak setelah pemilihan umum terakhir pada 2018," ujarnya.

Ia menambahkan, sudah saatnya wakil presiden partai Ismail Sabri Yaakob memimpin perundingan dengan pihak lain dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya.

Pernyataan Pemuda UMNO Kota Raja itu muncul setelah Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi juga menyerukan agar Zahid mundur karena Barisan Nasional kalah di pemilu. Onn Hafiz mengatakan bahwa Melayu telah menolak partai tersebut. Ia menambahkan bahwa UMNO dan Barisan Nasional hanya memenangkan sembilan kursi parlemen di Johor dan tidak ada di Perlis, Kedah, Penang, Melaka, Kelantan dan Terengganu.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Malaysia, tak ada partai yang berhasil mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini. Menurut Ketua KPU Abdul Ghani Salleh, masing-masing partai tak ada yang mendapat lebih dari 50 persen kursi dalam pemilu Malaysia ke-15.

Hingga pukul 04.30 waktu setempat, ia mengatakan Pakatan Harapan (PH) mendapat 76 kursi di parlemen, Perikatan Nasional (PN) 51 kursi, Barisan Nasional (BN) 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak (GPS) 22 kursi dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) 22 kursi. Selain itu Partai Gabungan Rakyat Sabah (GRS) enam kursi, Partai Tindakan Demokratik (DAP) lima kursi, Partai Warisan tiga kursi, Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia (MUDA) satu kursi, Partai Bangsa Malaysia (PBM) satu kursi, dan Bebas dua kursi. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 219 kursi, menurut Abdul Ghani.

“Berdasarkan keputusan yang diperoleh tersebut, tidak ada partai mana pun yang berhasil memperoleh mayoritas melebihi 50 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan,” kata Abdul Ghani, Minggu, 20 November 2022.

Malaysia memiliki parlemen gantung, dengan Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) saling bersaing untuk membentuk pemerintahan di parlemen dengan 222 kursi. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan pada Minggu pagi, 20 November 2022, bahwa koalisi Pakatan Harapan memiliki jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Dia tidak mengungkapkan pihak mana yang mendukungnya, hanya mengatakan bahwa dia akan memberi tahu istana sesuai dengan itu.

Begitu pula Ketua Perikatan Nasional sekaligus mantan perdana menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Dia mengatakan koalisi siap bekerja sama dengan pihak lain untuk membentuk pemerintahan. Namun dia menolak bekerja sama dengan partai Anwar Ibrahim.

Simak: Mahathir Kalah di Pemilu Malaysia, Pertama Kalinya dalam 53 Tahun

FREE MALAYSIA TODAY | ANTARA | CNA