TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah junta Myanmar karena tidak membuat kemajuan signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan menilai situasi di negara tersebut semakin memburuk.

“Indonesia sangat kecewa. Tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan tidak ada komitmen Junta Militer Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin,” ujar Presiden Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 11 November 2022.

Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Namun, Jokowi mengatakan situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan atau kerja sama ASEAN.

“Indonesia menegaskan kembali posisinya untuk tidak mengizinkan perwakilan politik dari Myanmar untuk mengikuti KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN,” ujarnya.

Indonesia mengusulkan agar perwakilan politik dari Myanmar juga tidak diizinkan untuk mengikuti pertemuan di luar KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

“Masalah ini diperdebatkan panjang lebar,” kata Jokowi.

Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar dan mengusulkan agar ASEAN melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar untuk menyelesaikan situasi krisis di negara itu.

"Indonesia dan ASEAN siap memfasilitasi dialog nasional (Myanmar)," kata Presiden Jokowi, dan menambahkan bahwa Indonesia pun terus menyerukan untuk penghentian penggunaan kekerasan di Myanmar.