TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta China menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya dalam sebuah pernyataan bersama yang dibacakan selama debat PBB yang mengutuk pelanggaran terhadap etnis muslim Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Baca: Pejabat Korsel Ramai-ramai Minta Maaf atas Tragedi Itaewon, Walikota Seoul Menangis

Pernyataan bersama itu dibacakan oleh delegasi Kanada selama debat komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB pada hari Senin, 31 Oktober 2022. Negara-negara tersebut prihatin karena China menolak membahas laporan kantor hak asasi manusia PBB yang menemukan bahwa perlakuan terhadap etnis muslim Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah memberi kontribusi penting terhadap bukti pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis yang ada di China,” demikian antara lai bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip Al Jazeera pada Selasa, 1 November 2022.

“Mengingat beratnya penilaian OHCHR, kami khawatir China sejauh ini menolak membahas temuannya.”

Pernyataan tersebut mencatat pelanggaran di Xinjiang, termasuk penahanan massal, pengawasan berdasarkan etnis dan agama, pembatasan identitas budaya dan praktik keagamaan, penghancuran masjid dan tempat suci, penghilangan paksa, kerja paksa, pemisahan keluarga, dan aborsi paksa dan sterilisasi.

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis seperti itu tidak dapat dibenarkan atas dasar kontraterorisme,” kata negara-negara tersebut dalam pernyataan mereka.

Menurut pernyataan itu, China harus sepenuhnya menerapkan rekomendasi dalam laporan OHCHR, termasuk pembebasan orang yang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang, mengklarifikasi lokasi mereka yang masih hilang, serta memfasilitasi kontak dengan keluarga dan reuni mereka.

Dai Bing, kuasa usaha misi permanen China untuk PBB, mengatakan keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Xinjiang sebagai promosi sensasional Barat yang dirancang untuk membatasi China.

“Xinjiang hanyalah fasad, di baliknya terletak niat mereka yang sebenarnya, yaitu menggunakan Xinjiang untuk membatasi China dan mempertahankan hegemoni mereka,” kata Dai, menurut organisasi media pemerintah China, CCTV.

“Hari ini, China lah yang menjadi sasaran kritik hukuman mereka. Besok, itu akan menjadi negara berkembang lain yang menjadi target mereka,” ujar dia.

Kampanye Kejam

Kelompok hak asasi manusia menuduh China membersihkan satu juta atau lebih orang dari kelompok minoritas muslim ke kamp-kamp penahanan di Xinjiang di mana banyak yang mengatakan mereka disiksa, diserang secara seksual, dan dipaksa meninggalkan bahasa dan agama mereka.

Menurut organisasi HAM, kamp-kamp itu hanyalah salah satu bagian dari kampanye kejam terhadap kelompok garis keras di Xinjiang yang juga mencakup kebijakan pengendalian kelahiran yang kejam dan pembatasan menyeluruh terhadap pergerakan orang.

Pada awal Oktober lalu, China berhasil menghindari pembahasan laporan OHCHR di Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa setelah sebagian besar dari 47 anggota badan tersebut memblokir awal perdebatan.

Human Rights Watch (HRW) pada Senin lalu meminta Dewan HAM PBB kembali mencoba dan mengadakan debat sesegera mungkin.

“Jelas, momentum diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggaran hak asasi manusianya semakin meningkat,” kata Direktur Human Right Watch Louis Charbonneau dalam sebuah pernyataan.

Proyek Hak Asasi Manusia Uighur mengatakan bahwa lebih banyak negara anggota PBB menekan kembali perlakuan China terhadap warga Uighur di Xinjiang.

Pekan lalu, Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti laporan OHCHR. Misi PBB China mengirim surat kepada semua negara anggota PBB yang menyatakan menentang pertemuan tersebut dan sangat merekomendasikan agar mereka memboikot acara yang mereka sebut sebagai anti-China itu.

“Ini adalah peristiwa bermotivasi politik,” kata misi PBB China dalam surat itu. “Para sponsor bersama menggunakan masalah HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal China seperti Xinjiang untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi dan mengganggu pembangunan China.”

Misi PBB China menyebut acara itu propaganda disinformasi dan menuduh para sponsor melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB serta norma-norma hubungan internasional.

Baca: Ingin Centang Biru di Twitter? Elon Musk: Bayar US$ 8

AL JAZEERA