TEMPO.CO, Jakarta -Para Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertemu di Jakarta pada Kamis, 27 Oktober 2022, mendesak junta Myanmar menerapkan 5 Point of Consensus (5PC) di tengah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil.

Baca juga: Pelapor PBB: Senjata Militer Myanmar Sama dengan Senjata Rusia yang Digunakan di Ukraina

"Menteri Luar Negeri dan Perwakilan juga menegaskan kembali pentingnya dan relevansi 5PC, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih memperkuat implementasinya melalui tindakan nyata, praktis dan terikat waktu," kata ASEAN dalam pernyataan tertulis.

Myanmar dikepung pertempuran sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC.

Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

<!--more-->

Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak berjalan dengan baik. Sekitar 457 kelompok organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka.

Sebagai gantinya, ASEAN disarankan bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan yang tergabung dalam National Unity Government (NUG), yang mayoritas adalah loyalis Suu Kyi.

Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Saat ditanya mengenai pengakuan terhadap NUG dan penyelesaian krisis ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dalam jumpa pers beberapa waktu lalu menyebut Indonesia menjalin komunikasi dengan semua pihak, tapi tidak bisa semua dipublikasikan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan, evaluasi mengenai masalah Myanmar dan implementasi 5PC akan ditindaklanjuti di KTT ASEAN pada pertengahan November. Para Menteri Luar Negeri ASEAN, atas inisiatif Indonesia, bertemu di Jakarta untuk mempersiapkan ini.

"Kita tidak mau mendahului hasil KTT. Hasil pertemuan menteri luar negeri itu disetujui di KTT," ujar Retno saat wawancara dengan Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022.

Sorotan mengenai penanganan ASEAN terhadap krisis Myanmar juga muncul dari kelompok Justice for Myanmar.

Kelompok persatuan aktivis itu menganggap ASEAN gagal dan bahkan berkolusi dengan junta militer seperti terlihat dalam pertemuan di bawah Kementerian Pertahanan beberapa bulan lalu.

Sementara Amnesty International meminta ASEAN merombak pendekatannya dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Saran ini muncul setelah serangan udara diduga dilakukan oleh junta Myanmar yang dilaporkan menewaskan sekitar 80 orang.

"Serangan ini menyoroti perlunya merombak pendekatan terhadap krisis di Myanmar. ASEAN harus meningkatkan dan merumuskan tindakan yang lebih kuat sehingga para pemimpin militer mengakhiri represi yang meningkat ini,” kata Wakil Direktur Kawasan Amnesty International Hana Young dalam sebuah pernyataan seperti dikutip pada Selasa, 25 Oktober 2022.

<!--more-->

Serangan jet pada Ahad malam, 23 Oktober 2022, di negara bagian utara Kachin menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).

Media lokal, mengutip keterangan saksi mata mewartakan, tiga pesawat melakukan serangan itu. KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk otonomi yang lebih besar bagi orang-orang Kachin. Pihaknya telah menyuarakan dukungan untuk oposisi terhadap kekuasaan militer.

Reuters merujuk laporan BBC Burma menjelaskan kejadian pada Ahad malam itu berlangsung di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang. Sementara situs berita Irrawaddy menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100 orang.

Serangan udara terbaru di konser musik kemarin memicu reaksi dari PBB hingga negara-negara Barat. Militer Myanmar menyatakan, tentara bertindak sebagai respon penyergapan dan serangan yang dilakukan KIA dan kelompok bersenjata terhadap pasukan militer Myanmar.

Baca juga: Retno Marsudi: Pertemuan Para Menlu ASEAN Fokus Bahas Myanmar

DANIEL AHMAD