TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Amanah Terengganu, Raja Kamarul Bahrin Shah, mempertanyakan mengapa Malaysia abstain dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB membahas dugaan pelanggaran terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut China, Xinjiang.

Dia mengatakan keputusan Malaysia untuk abstain dari pemungutan suara adalah "mengecewakan" dan "memalukan".

Baca juga Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

Dalam sebuah pernyataan, Raja Kamarul juga memperingatkan bahwa Malaysia dapat menjadi "tidak relevan", terutama di antara negara-negara Islam, dengan memilih untuk tidak mengambil sikap dalam masalah ini.

“Tampaknya sikap negara kita dalam melindungi minoritas Muslim di Xinjiang dan Palestina menjadi lemah meskipun mengaku sebagai pemerintah Melayu-Islam,” katanya seperti dikutip Free Malaysia Today, Jumat, 7 Oktober 2022.

“Apakah pemerintah menyetujui untuk tidak menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan minoritas Muslim ini?”

Raja Kamarul mencontohkan, Malaysia pernah memutuskan untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uyghur ke China karena khawatir akan keselamatan mereka.

Dia bertanya apakah “faktor komersial sekarang telah didahulukan daripada melindungi minoritas Muslim yang ditindas oleh kekuatan”.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Kamis memberikan suara 19-17 menentang diadakannya debat, dengan 11 negara abstain.

Baca juga RI Tolak Bahas Uyghur di PBB, Kemlu Sebut Tak Mau Ada Politisasi

Selain Malaysia, negara-negara yang abstain adalah Argentina, Armenia, Benin, Brasil, Gambia, India, Libya, Malawi, Meksiko, dan Ukraina.

Pemungutan suara dilakukan setelah mantan kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet mengutip potensi “kejahatan terhadap kemanusiaan” terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya dalam sebuah laporan yang dia rilis tentang Xinjiang bulan lalu.