WNI yang Masih Bertahan di Ukraina dalam Kondisi Aman
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Suci Sekarwati
Jumat, 7 Oktober 2022 15:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi tidak ada WNI yang terdampak pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Aneksasi oleh Rusia baru-baru ini semakin meningkatkan ketegangan dalam perang Ukraina, yang sudah berlangsung selama hampir 8 bulan itu.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menyebut saat ini terdapat 34 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Ukraina. Mereka tidak ikut saat dievakuasi ke Indonesia pada awal Maret lalu atau tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan.
"Alhamdulillah saat ini kondisi mereka masih aman, dan KBRI Kyiv stand by jika memang memerlukan bantuan," kata Judha saat jumpa pers virtual, Jumat, 7 Oktober 2022.
Judha menyatakan di antara puluhan WNI itu ada yang masih tinggal di wilayah konflik, tanpa menyebutkan detail lokasi tempat tinggal mereka. Namun dia menyebut WNI yang masih berada di Ukraina sebagian besar adalah WNI perempuan yang menikah dengan warga Ukraina, termasuk staf KBRI Kyiv.
KBRI Kyiv masih beroperasi penuh di Ukraina dan terus memonitor kondisi para WNI dengan terhubung melalui sarana komunikasi. Pada Maret 2022 lalu, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi total 133 WNI dari Ukraina.
Deklarasi pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia pekan lalu memanaskan ketegangan dua negara yang sama-sama bekas Uni Soviet itu. Tak lama setelahnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pengajuan jalur cepat keanggotaan blok militer Barat, NATO.
Presiden Rusia Vladimir Putin meresmikan aneksasi empat wilayah Ukraina pada Rabu, 5 Oktober 2022. Penandatanganan oleh Putin dua hari lalu merupakan tahap akhir dari proses legislatif; dua kamar parlemen Rusia yang telah meratifikasi rencana tersebut.
Reuters mewartakan, Putin mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pencaplokan empat wilayah Ukraina - Donetsk dan Luhansk di timur serta Zaporizhzhia dan Kherson di selatan, memiliki dasar hukum untuk bergabung dengan Rusia.
Aneksasi itu ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara-negara Barat, yang menilainya sebagai tindakan ilegal. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pun mengumumkan sanksi baru ke Rusia.
Tensi perang Ukraina meninggi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu mengumumkan mobilisasi militer parsial untuk mendongkrak perang Ukraina. Warga Rusia banyak yang protes dan kabur dari tanah airnya karena menolak wajib militer.
Pertempuran di timur dan selatan wilayah Ukraina kini tengah berlangsung. Moskow dan Kyiv juga saling mengklaim pembangit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia, di salah satu wilayah yang dicaplok oleh Rusia.
REUTERS
Baca juga: Rusia Tangkap Kepala PLTN Zaporizhzhia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
