TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob tidak membahas masalah percepatan pemilihan umum saat bertemu dengan Raja atau Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Kamis, 6 Oktober 2022

Sebelumnya, Ismail disebutkan akan menyerahkan usulan tanggal pemilihan umum kepada raja dalam pertemuan yang membahas tentang masalah kabinet, seperti dolaporkan kantor berita Bernama.

Namun Malaysiakini melaporkan Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Ahmad Fadil Shamsuddin, mengatakan audiensi Ismail dengan Raja hanyalah briefing soal Kabinet dan bahwa tanggal pembubaran Parlemen tidak dibahas.

Pemerintah bisa membubarkan Parlemen untuk kemudian menggelar pemilihan umum.

Anggota parlemen oposisi dan anggota Perikatan Nasional (PN) menentang penyelenggaraan pemilihan umum (GE15) pada tahun ini, dengan alasan kemungkinan banjir selama musim muson timur laut, yang diperkirakan mulai pertengahan November 2022 hingga Maret 2023.

Namun, Umno yang berkuasa berulang kali menekankan bahwa GE15 harus diadakan tahun ini.

Menurut jadwal, pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023. Namun Ismail berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal untuk mandat yang lebih kuat dan karena pertikaian.

Menurut jadwal, pemerintahnya mengajukan anggaran 2023 di parlemen pada hari Jumat, 7 Oktober 2022. Kementerian Keuangan membantah spekulasi bahwa pembubaran dapat diumumkan sebelum itu.

Ismail bertemu raja pada jam 4 sore untuk audiensi mingguannya, kata juru bicara perdana menteri sebelumnya. "Itu hanya pertemuan rutin yang biasa dilakukan PM dengan raja sebelum rapat kabinet," kata juru bicara itu.

Pekan lalu, partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang membentuk komponen terbesar dari koalisi yang berkuasa, mengatakan perdana menteri akan meminta persetujuan Raja Al-Sultan Abdullah untuk membubarkan parlemen tahun ini, yang mengarah ke spekulasi bahwa Ismail dapat menyerukan pemilihan kapan saja.

Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja biasanya bertindak atas saran perdana menteri. Tetapi raja memang memiliki kekuasaan diskresi tertentu, termasuk menahan persetujuan untuk pembubaran parlemen.

Ada seruan dari masyarakat, oposisi, dan bahkan beberapa anggota parlemen partai yang berkuasa untuk menunda pemilihan pada akhir tahun karena hujan musiman dan banjir.

Malaysia dilanda hujan lebat yang luar biasa akhir tahun lalu dan banjir yang menyebabkan kerusakan sekitar 6 miliar ringgit atau setara dengan Rp.19 triliun.

Beberapa menteri kabinet telah menulis surat kepada raja minggu ini, meminta dia untuk tidak mengadakan pemilihan tahun ini karena risiko banjir.

REUTERS | NESA AQILA