TEMPO.CO, Jakarta - Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang merupakan komponen terbesar dari koalisi berkuasa di Malaysia, setuju untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini.

Dewan tertinggi UMNO sepakat bahwa parlemen harus dibubarkan dalam waktu dekat karena pemilihan harus diadakan tahun ini, kata sekretaris jenderal partai Ahmad Maslan dalam sebuah pernyataan, Jumat malam, 30 September 2022.

Pemilihan semula dijadwalkan September 2023, tetapi beberapa anggota parlemen UMNO telah meminta Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pemilihan awal untuk mandat yang lebih kuat dan karena pertikaian.

Namun, koalisi Ismail tidak sepakat soal waktu pemilihan. Banyak anggota parlemen dari partainya sendiri UMNO dan mitra aliansi lainnya telah mengutip kesengsaraan ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup, serta musim hujan akhir tahun dan banjir sebagai alasan tidak mengadakan pemilihan tahun ini.

Perdana menteri akan menyampaikan tanggal pembubaran yang diusulkan kepada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah, kata Ahmad Maslan. Dia tidak mengatakan kapan PM akan bertemu dengan Sultan.

Pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.

Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja biasanya bertindak atas saran perdana menteri. Tetapi raja memang memiliki kekuasaan diskresi tertentu, termasuk menahan persetujuan untuk pembubaran parlemen.

Malaysia telah bergulat dengan ketidakpastian politik sejak 2018 ketika mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memimpin koalisi oposisi menuju kemenangan pemilu atas UMNO, yang telah memerintah negara itu melalui koalisi stabil selama lebih dari enam dekade.

Dua pemerintahan telah runtuh sejak itu, termasuk pemerintahan Mahathir.

Ismail Sabri Yaakob menjadi perdana menteri ketiga Malaysia dalam dua tahun pada Agustus tahun lalu.

Reuters