TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi militer parsial ke Ukraina. Menurut Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, Rusia akan menyusun 300.000 pasukan cadangan untuk mendukung invasi militer di Ukraina.

Dalam pidatonya di televisi, Shoigu mengatakan selama enam bulan perang dengan Ukraina, 5.397 tentara Rusia telah tewas. Sementara menurut Putin, dibutuhkan tenaga tambahan untuk memenangkan perang tak hanya melawan Ukraina tetapi juga negara-negara Barat.

Shoigu menepis pernyataan Kyiv dan Barat bahwa Rusia telah menderita kerugian besar dalam tujuh bulan terakhir. Dia mengatakan 90 persen tentara Rusia yang terluka telah kembali ke garis depan.

Ini adalah pertama kalinya Rusia memberikan angka kematian resmi sejak 25 Maret 2022. Saat itu Rusia mengklaim prajuritnya yang tewas adalah 1.351 orang.

Pentagon AS mengatakan pada Agustus bahwa mereka yakin antara 70.000 dan 80.000 personel Rusia telah tewas atau terluka. Pada Juli diperkirakan jumlah korban tewas Rusia 15.000 orang. Shoigu mengatakan Rusia memiliki 25 juta pejuang potensial.

Keputusan yang diterbitkan di situs web Kremlin mengatakan bahwa mobilisasi militer Rusia hanya akan berlaku untuk pasukan cadangan dengan pengalaman militer sebelumnya.

Kremlin mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah Rusia akan mengumumkan segera kategori warga yang akan dibebaskan dari mobilisasi pasukan cadangan dengan pengalaman militer untuk bertugas di Ukraina.

Saat berbicara kepada wartawan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak mengomentari kemungkinan penutupan perbatasan untuk mencegah warga menghindari panggilan wajib militer.

Shoigu mengatakan sekitar 300.000 orang yang akan ikut dalam mobilisasi militer akan diberikan pelatihan tambahan sebelum dikerahkan ke Ukraina. Rusia tidak akan menyertakan siswa atau mereka yang hanya bertugas sebagai wajib militer.

Shoigu mengatakan mobilisasi akan membantu Rusia mengkonsolidasikan wilayah yang dikuasainya di dekat perbatasan Ukraina.

Baca: Invasi Rusia ke Ukraina, PM Jepang: Menginjak-injak Piagam PBB

REUTERS