TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin menduga negara-negara Barat berbohong ketika mereka mengklaim Ukraina butuh akses pengiriman laut untuk mengatasi lonjakan harga pangan dan risiko kelaparan di negara-negara miskin. Sebab sebagian besar kargo yang keluar dari Ukraina tujuannya ke Uni Eropa dan itu terjadi di bawah kesepakatan yang dimediasi Turki, Rusia dan PBB.

Dalam pidatonya pada Rabu, 7 September 2022, di Eastern Economic Forum di Vladivostok, Rusia, Putin juga mengatakan ketentuan pengaturan mungkin harus diubah. Pernyataan Putin soal akses pengiriman laut tersebut merujuk pada pengaturan, yang memungkinkan kapal sipil keluar-masuk meninggalkan pelabuhan laut hitam Ukraina untuk mengirimkan kargo berisi gandum.

Kesepakatan yang dimediasi Turki, Rusia dan PBB, dikunci pada akhir Juli 2022, di mana Turki dipercaya menjadi pusat yang mengkoordinasikan pengiriman.

Pejabat Pusat Koordinasi Gabungan menaiki kapal kargo Razoni berbendera Sierra Leone yang membawa gandum Ukraina, untuk inspeksi di Laut Hitam di lepas pantai Kilyos, dekat Istanbul, Turki, 3 Agustus 2022. Kapal ini berangkat dengan membawa lebih dari 26.000 ton jagung menuju Lebanon, menandai kapal pertama yang berangkat dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina di bawah kesepakatan untuk membuka blokir ekspor pertanian negara yang diperangi dan meredakan krisis pangan global yang berkembang. REUTERS/Umit Bektas

Presiden Putin menyadari kesepakatan itu dibuat demi mengekang kenaikan harga-harga dan membantu sebagian besar negara-negara yang terseok-seok dengan kenaikan harga ini. Dalam praktiknya, hampir semua gandum yang dikirim dari Ukraina ditujukan untuk negara-negara Uni Eropa yang kaya. Putin memperingatkan, dengan perilaku seperti ini maka masalah ketersediaan pangan hanya akan memburuk.

Sebelumnya pada 30 Agustus 2022, UN Food Program melaporkan telah menyalurkan pengiriman kedua bantuan makanan dari Ukaina. Kapal bantuan itu mengirim 37 ribu metric ton gandum ke Yaman. Sedangkan Presiden Putin menekankan kalau hanya ada dua kapal berlayar untuk misi mengatasi kelaparan dari 80 lebih kapal yang meninggalkan Ukraina.

Pada awal pekan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, menuduh negara-negara barat gagal menghapus larangan ekspor makanan dan pupuk dari Rusia setelah kesepakatan diraih. Sebab dalam kesepakatan yang ditanda-tangani PBB dan Turki, disebutkan sanksi-sanksi akan dicabut.

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Sumber: RT.com

Baca juga:Uni Eropa Akan Batasi Harga Gas Rusia, Ini Ancaman Putin

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini