TEMPO.CO, Jakarta - China pada Kamis 1 September 2022 mengecam laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang menyebut terjadi dugaan pelanggaran HAM serius di Xinjiang.

“Kantor hak asasi PBB yang menerbitkan laporan tentang adalah preman dan kaki tangan AS dan Barat,” kata juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin seperti dilansir NDTV.

Laporan PBB menyakini China telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uyghur dan muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, merilis laporan itu hanya beberapa menit sebelum masa jabatan empat tahunnya berakhir pada Rabu, 31 Agustus 2022. Dia mengunjungi China pada Mei lalu dan mendapat kritik dari beberapa diplomat dan kelompok HAM karena terlalu lunak terhadap Beijing.

Laporan HAM PBB menyatakan pelanggaran HAM serius terjadi di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme Pemerintah. Bachelet merekomendasikan pemerintah China agar mengambil langkah segera untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat pelatihan, penjara atau fasilitas penahanan.

"Ada indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui penegakan kebijakan Keluarga Berencana secara paksa sejak 2017," demikian bunyi laporan HAM PBB tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis, 1 September 2022.

Bachelet menambahkan, kurangnya data dari pemerintah China membuat pihanya sulit menarik kesimpulan tentang penegakan menyeluruh kebijakan ini dan pelanggaran terkait hak-hak reproduksi.

Kelompok HAM menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uyghur, yakni etnis minoritas yang masyoritas warganya beragama Islam. Populasi etnis Uyghur sekitar 10 juta jiwa dan bermukim di wilayah barat Xinjiang.

Di antara tuduhan pelanggaran HAM yang dialami etnis Uyghur adalah dugaan kerja paksa secara massal di kamp-kamp interniran. Amerika Serikat menuduh China melakukan genosida, di mana tuduhan ini dibantah Beijing.

Berbicara menjelang rilis laporan tersebut, Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing telah berulang kali menyuarakan bantahannya. Zhang menyatakan, kepala HAM PBB seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal China.

"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas dan untuk menghalangi pembangunan di China," kata Zhang kepada wartawan pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Zhang menyebutkan, China tidak berpikir (laporan PBB soal Xinjiang) itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun. Ia malah memperingatkan laporan tersebut dapat merusak kerja sama PBB dengan negara anggota.

Baca juga: Laporan PBB: Cina Melanggar HAM Muslim Uyghur di Xinjiang

NDTV | REUTERS