Cina Perkeras Hukum Suap dan Asuransi
Minggu, 1 Maret 2009 20:54 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta : Cina telah memperkeras hukum bagi pejabat pemerintah dan kerabat mereka yang terlibat dalam suap dan nepotisme, demikian dilaporkan media setempat hari Minggu (1/3).
Pengesahan amandemen hukum pidana yang dilakukan parlemen itu melipatgandakan hukuman penjara menjadi 10 tahun bagi pejabat yang ditemukan memiliki kekayaaan dalam jumlah besar yang tidak dapat diketahui asalnya.
Undang-undang yang baru diamandemen itu juga melarang kerabat dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah untuk melakukan kesepakatan kerja yang kotor dengan pejabat yang bersangkutan yang melibatkan suap. Undang-undang itu bahkan mencakup pihak-pihak yang lebih luas dari sekedar kerabat, yaitu kekasih, rekan sekelas, dan kenalan lainnya.
Pengesahan itu dilakukan setelah komite parlemen Cina juga mengamandemen undang-undang asuransi yang akan membatasi perusahaan asuransi dalam melakukan investasi beresiko di pasar modal. Dalam amandemen undang-undang asuransi itu partai komunis Cina juga menerapkan batasan gaji bagi dewan direksi perusahaan asuransi yang sedang mengalami kekurangan likuiditas.
AFP | RONALD
Advertising
Advertising
Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
58 hari lalu
Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
59 hari lalu
Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca Selengkapnya
Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri
1 Maret 2024
Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri
Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.
Baca Selengkapnya
Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri
28 Februari 2024
Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri
Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej
27 Februari 2024
Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej
Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku
22 Februari 2024
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku
Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel
Baca Selengkapnya
Ketua PN Muara Enim Akui Setor Rp 100 Juta ke Ajudan Hasbi Hasan, JPU Ungkit Perbedaan dengan BAP
21 Februari 2024
Ketua PN Muara Enim Akui Setor Rp 100 Juta ke Ajudan Hasbi Hasan, JPU Ungkit Perbedaan dengan BAP
Dalam sidang, JPU juga mengkonfirmasi hubungan Ketua PN Muara Enim Yudi Noviandri dan Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Tersangka Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor
17 Februari 2024
Tersangka Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor
Ada 4 tersangka pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
Baca Selengkapnya
Jaksa Tuntut Dadan Tri Yudianto 11 Tahun dan 5 Penjara di Kasus Suap Sekretaris MA
13 Februari 2024
Jaksa Tuntut Dadan Tri Yudianto 11 Tahun dan 5 Penjara di Kasus Suap Sekretaris MA
Dadan Tri Yudianto didakwa dalam kasus menerima suap sebesar Rp 11,2 miliar bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Helmut Hermawan Dirawat di RS Polri, Kuasa Hukum Beri Informasi Berbeda
6 Februari 2024
Helmut Hermawan Dirawat di RS Polri, Kuasa Hukum Beri Informasi Berbeda
Penahanan Helmut Hermawan dibantarkan dan dirawat inap di rumah sakit sejak Kamis malam atas permohonan tersangka kasus suap Eddy Hiariej itu.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
2 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
19 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
