TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pendukung Imran Khan, berkumpul di luar rumah sang mantan Perdana Menteri Pakistan di Ibu Kota Islamabad pada Senin, 22 Agustus 2022. Para pejabat di partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) menyebut simpatisan Khan itu, berusaha mencegah agar Khan tidak ditahan.

Khan oleh Kepolisian Pakistan dikenai tuduhan melakukan tindak terorisme. Sedangkan PTI adalah Partai yang menggolkan Khan ke kursi Perdana Menteri.

"Jika Imran Khan ditangkap kami akan mengambil alih Islamabad dengan kekuatan rakyat," kata mantan menteri di kabinet Khan, Ali Amin Gandapur, di Twitter.

Para pengunjuk rasa pro-Khan, meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah Perdana Menteri Pakistan yang baru Shehbaz Sharif. Sharif mengambil alih kekuasaan setelah Khan digulingkan lewat mosi tidak percaya pada April 2022.

Mantan menteri di kabinet Khan lainnya, Murad Saeed, mengatakan polisi telah mengeluarkan perintah untuk mehanan Khan. Otoritas Keamanan Islamabad menolak untuk mengkonfirmasi ucapan Saeed ini.

Saat ditemui wartawan di luar pengadilan Islamabad pada Senin, 22 Agustus 2022, ajudan Khan, Fawad Chaudhry, menyatakan Partai PTI telah mengajukan jaminan untuk Khan, sebelum penangkapan.

Sebelumnya pada Senin, 22 Agustus 2022, Kepolisian Pakistan mendakwa Khan dengan undang-undang anti-teror. Langkah itu diambil otoritas keamanan beberapa hari setelah dia dianggap menyerang polisi dan seorang petugas di pengadilan pada rapat umum besar-besaran di Ibu Kota Islamabad.

Dakwaan ini juga berselang sehari setelah badan pengatur media utama Pakistan memberlakukan larangan pidato Khan. Sebab pidato khan dianggap menyebarkan kebencian terhadap lembaga dan pejabat negara. Ketegangan politik setelah terbitnya kebijakan itu pun makin meningkat.

Dalam pidatonya pada Sabtu, 20 Agustus 2022, Khan berjanji menuntut aparat kepolisian dan seorang hakim. Khan pun menyebut seorang pembantu dekatnya disiksa setelah ditangkap.

Khan mengkritik kritik lembaga-lembaga negara di rapat umum pada Minggu, 21 Agustus 2022, dengan mempertanyakan netralitas Kepolisian Paksitan.

“Pada 25 Mei ketika polisi melakukan kekerasan terhadap kami, saya diberitahu oleh orang dalam bahwa polisi bertindak di bawah perintah dari atas, yang berarti mereka berada di bawah tekanan netral untuk memukuli pekerja PTI [Pakistan Tehreek-e-Insaf]. Apakah yang netral benar-benar netral?,” kata Khan dalam unjuk rasa di Rawalpindi.

Khan terancam di penjara atas dakwaan tersebut. Namun, Khan belum ditangkap atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan padanya.

Di bawah sistem hukum Pakistan, polisi biasanya mengajukan laporan informasi pertama (FIR) tentang tuduhan terhadap seorang terdakwa kepada hakim. Atas laporan itu, penyelidikan lanjutan dilakukan. Tahap akhir, polisi akan menangkap dan menanyai tersangka.

Penggunaan undang-undang anti-terorisme sebagai dasar kasus terhadap para pemimpin politik cukup sering di Pakistan. Pemerintah Khan juga pernah menggunakannya untuk membungkam lawan dan pada pengkritiknya.

REUTERS | AL JAZEERA

Baca juga: Industri Audio Mobil Juga Terdampak Krisis Chip Semikonduktor

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.