TEMPO.CO, Jakarta - Kremlin menolak seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar negara-negara Barat melarang warga Rusia masuk ke Eropa. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, permintaan Zelensky itu tak rasional. Dia juga mengatakan bahwa Eropa harus memutuskan apakah ingin membayar tagihan untuk keinginan Zelensky tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post, Zelensky meminta para pemimpin Barat melarang warga Rusia melakukan perjalanan ke negara mereka. Hal ini sebagai hukuman atas keputusan Presiden Vladimir Putin untuk mengirim pasukan ke Ukraina.

Namun menurut Dmitry Peskov, permintaan itu tak mungkin dilakkan, Rusia tidak bisa diisolasi dari seluruh dunia. Dia juga mempertanyakan apakah Eropa harus terus mendukung Zelensky. "Irasionalitas pemikirannya dalam kasus ini di luar skala," kata Peskov dalam panggilan konferensi dengan wartawan. "Ini hanya dapat dilihat secara sangat negatif. Setiap upaya untuk mengisolasi Rusia atau Rusia adalah proses yang tidak memiliki prospek."

"Cepat atau lambat, Eropa akan mulai bertanya-tanya apakah Zelensky melakukan segalanya dengan benar, dan apakah warganya harus membayar keinginannya," kata Peskov.

Kepada Washington Post, Zelensky mengatakan bahwa Rusia harus dipaksa untuk hidup di dunia mereka sendiri sampai mengubah filosofi. "Mereka akan berkata, '(Perang) ini tidak ada hubungannya dengan kami. Seluruh penduduk tidak dapat bertanggung jawab, bukan?' Bisa. Penduduk memilih pemerintah ini dan mereka tidak melawannya, tidak berdebat dengan itu, tidak meneriakinya," ujar Zelensky.

Selain Peskov, bekas Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev juga mengutuk pernyataan Zelensky. Medvedev bahkan menyebut pernyataan Zelensky terdengar seperti gagasan Adolf Hitler. "Adolf Hitler adalah orang terakhir yang mencoba menerapkan ide-ide seperti itu terhadap seluruh bangsa. Apakah ada pertanyaan lagi tentang sifat otoritas Ukraina?" ujar Medvedev menulis di saluran Telegramnya.

Baca: Perang Rusia Ukraina Membuat Jerman Merugi, Diprediksi Tembus Rp 3,9 Kuadriliun

REUTERS | TASS