Politisi Malaysia Persoalkan Kapan TKI Bisa Kembali Dikirim
Reporter
Tempo.co
Editor
Yudono Yanuar
Selasa, 26 Juli 2022 15:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Aksi Demokrasi Malaysia, Lim Guan Eng, meminta Menteri Sumber Daya Manusia M Saravanan memastikan kapan pekerja Indonesia akan diizinkan kembali ke sana.
Dalam sebuah pernyataan yang membahas kekurangan tenaga kerja saat ini, dia mengatakan bahwa sementara Saravanan telah memberikan jaminan bahwa masalah tersebut diselesaikan dengan Indonesia, Duta Besar Jakarta Hermono tidak memberikan konfirmasi tersebut.
Awal bulan ini, Hermono mengatakan Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu telah mengingkari nota kesepahaman (MoU) tentang pekerja rumah tangga.
“Dengan defisit kepercayaan yang begitu parah antara kedua negara, dapatkah Saravanan memberi tahu Malaysia kapan pekerja Indonesia akan kembali ke Malaysia?” kata Lim seperti dikutip Feee Malaysia Today, Selasa, 26 Juli 2022.
Dia juga menuntut pemerintah mengambil tindakan segera atas kekurangan tenaga kerja akut yang melumpuhkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.
Karena kekurangan tenaga kerja, Lim mengatakan Malaysia telah kehilangan sekitar RM10,5 miliar dari sektor kelapa sawit karena tidak dipanen sepanjang tahun ini dan RM2 miliar dalam ekspor suku cadang mobil setahun.
Dia kemudian menyoroti depresiasi ringgit ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar Singapura di RM3,22 dan terendah lima tahun terhadap dolar AS di RM4,46.
“Ringgit yang lemah terhadap dua dari tiga mitra dagang terbesar kita adalah tanda buruk dari kurangnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara kita.”
Dengan mengorbankan bisnis dan konsumen, dia mengatakan inflasi impor dari pelemahan ringgit akan semakin meningkatkan biaya dan harga.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha sebelumnya mengatakan Pemerintah Indonesia mendorong melaksanakan pertemuan bilateral untuk mencari jalan keluar kisruh sistem perekrutan pekerja domestik ke Malaysia.
Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akibat perbedaan persepsi terhadap isi kesepakatan yang sudah ditanda-tangani kedua negara.
