TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tokyo, Jepang pada Rabu 13 Juli 2022 memerintahkan mantan eksekutif dari operator pembangkit nuklir Fukushima yang terdampak bencana dasyat gempa bumi dan tsunami 2011 untuk membayar ganti rugi sekitar 13 triliun yen atau Rp1.421 triliun.

Seperti dilansir France24, empat mantan bos Tokyo Electric Power Company (TEPCO) diperintahkan untuk membayar ganti rugi dalam gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas bencana nuklir yang dipicu oleh tsunami besar.

Penggugat muncul dari pengadilan Tokyo memegang spanduk bertuliskan "pemegang saham menang" dan "tanggung jawab diakui." Hiroyuki Kawai, seorang pengacara yang mewakili pemegang saham, mengatakan ketika gugatan itu diajukan, manajer senior di TEPCO harus dibayar.

"Peringatan harus dikeluarkan bahwa, jika Anda membuat keputusan yang salah atau melakukan kesalahan, Anda harus menggantinya dengan uang Anda sendiri," katanya dalam konferensi pers pada 2012.

"Anda mungkin harus menjual rumah Anda. Anda mungkin harus menghabiskan masa pensiun Anda dalam kesengsaraan. Di Jepang, tidak ada yang dapat diselesaikan dan tidak ada kemajuan yang dapat dicapai tanpa memberikan tanggung jawab pribadi."

Para pemegang saham berpendapat bahwa bencana dapat dicegah jika bos TEPCO mendengarkan penelitian dan melakukan tindakan pencegahan seperti menempatkan sumber listrik darurat di tempat yang lebih tinggi.

Tetapi para pejabat berpendapat bahwa studi yang disajikan kepada mereka tidak kredibel dan risikonya tidak dapat diprediksi.

Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara TEPCO, perusahaan itu mengatakan, "Kami sekali lagi menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus kepada orang-orang di Fukushima dan anggota masyarakat secara luas karena menyebabkan masalah dan kekhawatiran" dengan bencana tersebut.

Namun, perusahaan menolak mengomentari putusan itu, termasuk apakah akan ada banding.

Tiga dari enam reaktor pembangkit nuklir Fukushima Daiichi beroperasi ketika gempa bawah laut besar memicu tsunami dahsyat pada 11 Maret 2011. Mereka mengalami krisis setelah sistem pendingin mereka gagal ketika gelombang membanjiri generator cadangan.

Kecelakaan itu adalah bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl dan mendorong deklarasi zona evakuasi di sekitar pabrik. Puluhan ribu warga di sekitar PLTU Fukushima diperintahkan untuk mengungsi dari rumah mereka, atau memilih melakukannya.

Sekitar 12 persen wilayah Fukushima pernah dinyatakan tidak aman tetapi jumlah ini menurun dengan zona larangan bepergian sekarang mencakup sekitar dua persen. Kendati demikian, populasi di banyak kota tetap jauh lebih rendah daripada sebelumnya.

TEPCO telah dikejar di pengadilan oleh para penyintas bencana serta pemegang saham, dan enam penggugat tahun ini membawa perusahaan itu ke pengadilan atas klaim mereka menderita kanker tiroid karena paparan radiasi.

Pada 2019, pengadilan membebaskan tiga mantan pejabat TEPCO dalam satu-satunya pengadilan pidana yang berasal dari bencana tersebut.

Mereka menghadapi hukuman lima tahun penjara jika terbukti melakukan kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian dan cedera, tetapi pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak dapat memprediksi skala tsunami yang memicu bencana.

TEPCO saat ini terlibat dalam upaya selama puluhan tahun untuk menonaktifkan pabrik, proses yang mahal dan sulit. Tidak ada yang tewas dalam krisis nuklir, tetapi tsunami menyebabkan 18.500 orang di Fukushima Jepang tewas atau hilang.

Baca juga: 6 Pasien Kanker di Jepang Gugat TEPCO

SUMBER: FRANCE24