TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan negara Uni Eropa akan terus bekerja dengan enam kelompok masyarakat sipil Palestina meskipun oleh Israel dituding sebagai teroris tahun lalu, dengan alasan kurangnya bukti untuk klaim itu.

Israel menunjuk sejumlah kelompok Palestina sebagai organisasi teroris dan menuduh mereka menyalurkan bantuan donor kepada militan, sebuah langkah yang menuai kritik dari PBB dan pengawas hak asasi manusia.

Kelompok-kelompok itu termasuk organisasi hak asasi manusia Palestina Addameer dan Al-Haq, yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM Israel dan Otoritas Palestina yang didukung Barat di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Dalam pernyataan bersama, kementerian luar negeri Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia, mereka menyatakan belum menerima "informasi substansial" dari Israel tentang tuduhan itu.

"Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerja sama dan dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di wilayah Palestina yang diduduki," kata 9 negara itu dalam pernyataan, Selasa, 12 Juli 2022

Kementerian luar negeri Israel belum mengeluarkan tanggapan atas pernyataan itu..

Israel mengatakan tahun lalu enam kelompok yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel dan masuk dalam daftar hitam terorisme AS dan Uni Eropa.

Pakar hak asasi manusia PBB termasuk Michael Lynk, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan pada bulan April beberapa penyandang dana telah menunda kontribusi mereka kepada LSM ini sementara mereka menyelidiki klaim tersebut.

Mereka meminta masyarakat internasional untuk melanjutkan dukungan mereka.

"Masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan untuk solusi dua negara," kata sembilan negara Uni Eropa, Selasa.

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967. Palestina mencari wilayah untuk negara masa depan.