TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan yang dipublikasi oleh U.N. Development Programme (UNDP) pada Kamis, 7 Juli 2022, mengungkap biaya hidup secara global mengalami kenaikan sehingga mendorong tambahan 71 juta orang di negara-negara miskin dunia jatuh dalam kemiskinan ekstrim.

Menurut Achim Steiner, administrator UNDP, sebuah analisis terhadap 159 negara berkembang memperlihatkan ada gelombang kenaikan harga-harga komoditas pada tahun ini, yang memukul sejumlah negara di sub-sahara Afrika, negara – negara di Balkan, Asia dan negara lainnya.

Anak-anak Yaman mengisi jeriken plastik dengan air di dekat keran air hasil sumbangan di Sanaa, Yaman, 28 Oktober 2021. Selain mengalami krisis kelaparan, 15 juta warga di negara yang hancur akibat perang itu juga tidak memiliki akses air minum bersih. Xinhua/Mohammed Mohammed

UNDP pun menyerukan agar diambil langkah-langkah yang disesuaikan. Contohnya, memberikan uang bantuan langsung tunai pada kelompok paling rentan dan meminta negara-negara kaya agar memperpanjang waktu pelunasan utang (Debt Service Suspension Initiative) pada negara-negara miskin.

“Krisis akibat kenaikan biaya hidup ini telah membuat jutaan orang terjatuh dalam kemiskinan, bahkan angka kelaparan bergerak dalam tempo yang cepat. Dengan begitu, kerusuhan sosial bisa terjadi setiap hari,” kata Steiner.

Sejumlah institusi seperti PBB, Bank Dunia dan IMF menerbitkan sebuah standar kemiskinan, yakni orang yang hidup dengan penghasilan USD 1,90 per hari atau kurang (Rp 28 ribu).

“Kami memproyeksikan krisis biaya hidup saat ini telah mendorong lebih dari 51 juta orang hidup dalam jurang kemiskinan yang ekstrim dengan penghasilan USD 1,90 per hari dan 20 juta orang hidup dengan penghasilan USD 3,20 per hari (Rp 48 ribu),” demikian bunyi laporan UNDP.

Disebutkan pula, bantuan langsung tunai oleh pemerintah akan lebih mambantu, ketimbang mengucurkan subsidi ke sektor energi dan bahan makanan, yang cenderung memperkaya kelompok masyarakat tertentu.

“Secara jangka panjang, ini bisa mendorong ketidak setaraan, memperburuk krisis iklim dan tidak melonggarkan beban masyarakat,” kata Kepala UNDP bidang kebijakan strategis, George Gray Molina.

Sumber: Reuters

Baca juga:PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.