Ukraina Bantah Zelensky Titip Pesan ke Putin Melalui Jokowi
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Dewi Rina Cahyani
Minggu, 3 Juli 2022 19:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Pers untuk Kantor Presiden Ukraina, Serhii Nikiforov, membantah pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo soal titipan pesan Presiden Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Nikiforov mengatakan kepada media Ukrainska Pravda, bahwa fokus pembicaraan antara Zelensky dan Jokowi di Istana Presiden Ukraina di Kyiv, Rabu 29 Juni 2022, adalah tentang blokade pelabuhan Ukraina. Sebab Indonesia adalah salah satu importir gandum terbesar dari Ukraina.
"Pesan apa pun, jika presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato hariannya," kata Nikiforov seperti dikutip Minggu, 3 Juli 2022.
Setelah pertemuan di Kremlin, Moskow pada Kamis, 30 Juni 2022, Jokowi menyatakan telah menyampaikan pesan dari Zelensky kepada Putin. Ia menyatakan, Indonesia tetap bersedia menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin. Namun, dia tidak mengatakan apa yang ada di pesan itu.
Kremlin atau Kantor Presiden Rusia sudah menanggapi ihwal pesan Zelensky ke Putin ini. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat, 1 Juli 2022 mengatakan, bahwa Jokowi menitipkan pesan namun bukan dalam bentuk tertulis. Peskov enggan memberi keterangan lebih jauh.
Saat dikonfirmasi ihwal pesan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Minggu, 3 Juli 2022 tidak berkomentar banyak. "Saya tidak dapat merespon sesuatu yang tidak saya ketahui. Mohon maaf," ujar Faizasyah melalui pesan singkat.
Usai lawatan Jokowi ke Ukraina, Rusia kembali melanjutkan serangan ke Ukraina.
Eks Wakil Menteri Luar Negeri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal melalui pernyataan tertulis menilai, Putin dalam konferensi pers sama sekali tidak menyebut mengenai misi perdamaian. Putin hanya berbicara mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Rusia. Isu lain yang disinggung yakni mengenai ekspor gandum Ukraina.
Menurut ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu, jika pemerintah ingin serius terlibat sebagai juru damai kedua belah pihak, harus ada tindak lanjutnya. Sebab proses damai memerlukan waktu yang panjang, bukan dalam satu kunjungan.
Dino berpendapat, tetap perlu ditunjuk satu utusan khusus yang bisa fokus menindak lanjuti agenda presiden dalam kunjungan ke Rusia dan Ukraina jika upaya ini akan diteruskan. Selain itu, perlu juga menjalin komunikasi dengan pihak lain di dunia internasional yang ikut terlibat dalam misi damai ini.
Dalam pernyataan terpisah, pakar hubungan internasional Andrew Mantong dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengatakan, konsistensi menjadi hal penting jika Indonesia ingin berperan untuk mendamaikan kedua negara yang berselisih.
"Poinnya tidak hanya menjembatani komunikasi antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga menjembatani komunikasi dengan negara-negara lainnya, khususnya negara G7," katanya dalam CSIS Media Briefing di Jakarta, Jumat, seperti dikutip Antara.
Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai positif tawaran Indonesia untuk menjembatani komunikasi antara Rusia dan Ukraina. Namun, hal ini akan sulit untuk direalisasikan karena posisi Jokowi sendiri yang masih menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan. "Tentunya Presiden Jokowi tidak bisa secara intens untuk melakukan hal tersebut," katanya.
Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022. Peperangan di bulan kelima saat ini fokus di Donbas, timur Ukraina. PBB menyebutkan ada setidaknya 4.700 warga sipil tewas sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Jutaan warga sipil mengungsi keluar dari Ukraina akibat agresi ini.
Kremlin berulang kali membantah menargetkan wilayah sipil. Moskow beberapa kali juga menyatakan operasi militer terpaksa harus dilancarkan demi demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina.
Kremlin berulang kali membantah menargetkan wilayah sipil. Moskow beberapa kali juga menyatakan operasi militer terpaksa harus dilancarkan demi demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina.
UKRAINSKA PRAVDA | TASS | REUTERS
