Klaim Boris Johnson soal Bangun 40 Rumah Sakit Akan Diselidiki
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Suci Sekarwati
Minggu, 3 Juli 2022 16:33 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan pengawas untuk pengeluaran APBN Pemerintah Inggris berencana melakukan penyelidikan terhadap janji Perdana Menteri Boris Johnson saat pemilu yang ingin membangun 40 unit rumah sakit baru. Penyelidikan baru ini kemungkinan akan menambah serangkaian masalah bagi Politisi Partai Konservatif itu.
Kantor Audit Nasional telah mengirim surat ke Sekretaris Kesehatan Bayangan Inggris Wes Streeting. Pesan di dalamnya menyatakan, akan melakukan “Value for Money Review” ke dalam program tersebut, yang menjadi bagian penting dari manifesto Partai Konservatif untuk kampanye Pemilu 2019 yang dimenangkannya.
Al Arabiya seperti mengutip Guardian mewartakan pada Minggu, 3 Juli 2022, sebagian besar penyelidikan diatur untuk melihat beberapa proyek yang telah diperiksa dengan teliti, termasuk pojok bangunan baru rumah sakit saat ini atau perbaikan situs yang ada
Streeting pada Sabtu, 2 Juli 2022 membenarkan penyelidikan tersebut. “Satu-satunya tempat rumah sakit ini ada adalah dalam imajinasi Perdana Menteri,” cuitnya.
Penyelidikan ini berisiko menambah masalah yang menumpuk untuk Johnson. Partainya baru kalah dalam dua pemilihan khusus bulan lalu, satu yang dinilai sebagai tanda kemunduran bagi partainya.
Menjelang akhir pekan, fokus politik Inggris bergeser pada penundaan Johnson dalam menangguhkan sekutu atas insiden "minum" berlebihan dan perilaku buruk. Chris Pincher telah mengundurkan diri sebagai Wakil Kepala Whip - salah satu penegak paling senior di partai parlemen, hampir 24 jam sebelum Johnson bertindak.
Surat kabar, termasuk Telegraph yang biasanya pendukung setia pemerintah, mencatat bahwa tekanan meningkat pada perdana menteri untuk menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Pincher. Masyarakat Inggris juga bertanya-tanya kapan koleganya itu mengundurkan diri dari kantor Whip pada 2017, menyusul laporan insiden lain. Untuk saat ini, Pincher sendiri tetap berada di parlemen sebagai anggota independen.
Skandal lain meningkat untuk pemerintahan Johnson, empat anggota parlemen Tory telah mengundurkan diri atau diskors hanya pada tahun ini saja. Sementara, anggota parlemen Konservatif yang tidak disebutkan namanya ditangkap pada bulan Mei karena dicurigai melakukan pemerkosaan.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
