TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar RI di Kolombo, Dewi Gustina Tobing, mengatakan warga negara Indonesia yang berada di Sri Langka sepakat bahwa evakuasi bukan pilihan meski situasi dirasa sulit akibat krisis ekonomi di sana.

Masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan BBM, gas, pemadaman listrik dan mahalnya barang-barang kebutuhan pokok, kata Dubes Dewi Tobing, dalam keterangan pers KBRI Kolombo yang diterima di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.

Pandangan tersebut mengemuka pada dialog interaktif secara virtual antara Dubes dan WNI di Sri Lanka yang digelar pada Minggu.

Dubes Dewi memprediksi masa-masa sulit akibat bangkrutnya perekonomian Sri Lanka akan berlangsung empat sampai lima bulan mendatang hingga cairnya bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Terkait hal itu, dia meminta WNI menyiapkan cadangan pangan di rumah meskipun di kota-kota tertentu sudah ada pembatasan pembelian beras sebanyak 5 kilogram per orang.

"KBRI telah menyiapkan sembako bagi WNI yang sangat membutuhkan," tutur Dubes Dewi.

KBRI Kolombo dari waktu ke waktu terus mengikuti perkembangan tentang krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka, khususnya dalam memantau ketersediaan pangan yang menjamin masih terpenuhinya kebutuhan pokok WNI.

Menurut pengamatan KBRI, makanan pokok masih tersedia hingga empat bulan mendatang dengan impor utama dari India melalui jalur kredit. Setelah itu, pemerintah Sri Lanka diperkirakan akan terus mengupayakan ketersediaan pangan tersebut.

Selain menyiapkan sembako, KBRI Kolombo juga telah menyusun rencana untuk membantu WNI jika situasi terus memburuk dan segera memerlukan penanganan.

"Saat ini KBRI menilai situasi masih terkendali untuk ketersediaan makanan, dan telah mengadakan pendataan untuk membantu WNI berpendapatan kecil yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga atau yang kehilangan pekerjaan," kata KBRI Kolombo.

KBRI Kolombo belum memandang perlunya evakuasi wajib bagi WNI yang tinggal di Sri Lanka pada saat ini karena kebutuhan pokok makanan masih dapat terpenuhi.

Meskipun bahan bakar dan gas rumah tangga mengalami kelangkaan, pemerintah Sri Lanka tetap mengupayakan pasokan terus berlangsung sehingga tidak terjadi kelangkaan dalam jangka waktu terlalu lama, kata KBRI Kolombo.

Menurut pihak KBRI, dari hasil dialog terungkap bahwa WNI di Sri Lanka umumnya masih dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak dan sepakat dengan KBRI bahwa saat ini belum pada tahapan perlunya evakuasi.

WNI di Sri Lanka berjumlah lebih dari 500 orang.

KBRI juga mendukung dan membantu sepenuhnya bagi WNI yang memutuskan untuk sementara meninggalkan Sri Lanka karena krisis.

Sebelumnya, Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe saat berbicara di depan parlemen pada 22 Juni 2022 mengatakan ekonomi Sri Langka telah benar-benar bangkrut akibat utang dan berbulan-bulan mengalami kekurangan pangan, bahan bakar dan listrik.