Larang Anak Perempuan Sekolah, Dua Pejabat Taliban Masuk Daftar Hitam PBB
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Sita Planasari
Rabu, 22 Juni 2022 20:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PBB memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua pejabat Taliban ke luar negeri. Para diplomat di badan dunia itu mengatakan kebijakan diambil sebagai tanggapan atas pembatasan yang diberlakukan kelompok itu terhadap wanita dan anak perempuan Afghanistan.
Larangan perjalanan oleh PBB dikeluarkan untuk Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Basir Awal Shah (Abdul Baqi Haqqani) dan penjabat Wakil Menteri Pendidikan Said Ahmad Shaidkhel.
Al Jazeera mewartakan, pengecualian perjalanan yang mengizinkan 15 pejabat Taliban pergi ke luar negeri untuk berunding dan negosiasi berakhir Senin, 20 Juni 2022. Pengecualian perjalanan bagi 13 pejabat sebelumnya diperpanjang setidaknya selama dua bulan.
Akan tetapi kebijakan itu tidak berlaku bagi dua pejabat pendidikan sebagai tanggapan atas keputusan Taliban untuk melarang pendidikan anak perempuan di level sekolah menengah.
Pengabaian terakhir berlaku untuk jangka waktu 60 hari, dengan pembaruan 30 hari lebih lanjut. Kecuali jika anggota Dewan Keamanan PBB mengajukan keberatan.
Seorang pejabat tinggi pendidikan Taliban mengkritik keputusan PBB terbaru sebagai "dangkal dan tidak adil". "Keputusan seperti itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih kritis," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Lutfullah Khairkhwa.
Sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah membatasi akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan pemerintah, dan kebebasan bergerak.
Taliban juga memerintahkan perempuan di Afghanistan untuk menutupi wajah mereka di depan umum. Langkah itu dinilai jadi satu tindakan paling keras yang dikenakan pada mereka di tengah gelombang pembatasan pada wanita.
Pada Maret 2022, Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada memerintahkan sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup. Keputusan itu hanya beberapa jam setelah sekolah dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak Taliban kembali berkuasa. Dekrit yang melarang ratusan ribu gadis remaja bersekolah itu menuai kemarahan internasional.
SUMBER: AL JAZEERA
